Djoko Tjandra Bisa Terancam Pidana yang Lebih Berat dan Berlipat

- 2 Agustus 2020, 10:58 WIB
Narapidana kasus korupsi cessie Bank Bali Djoko Tjandra /(ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat).

 

Lingkar Kediri - Setelah berstatus menjadi buron selama lebih dari 11 tahun, akhirnya Djoko Tjandra tertangkap dan dikenakan hukuman baru.

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan bahwa pengusaha yang tersandung kasus korupsi pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali tersebut bisa menjalani pidana penjara lebih dari vonisnya, dua tahun.

"Joko Tjandra bukan hanya menghuni penjara dua tahun. Karena tingkahnya, ia bisa diberi hukuman-hukuman baru yang jauh lebih lama dan berat. Dugaan pidananya, yaitu penggunaan surat palsu dan penyuapan kepada pejabat yang melindunginya," tulisnya dalam cuitan di akun Twitter, Sabtu (1/8).

Lanjut dia, juga dapat menjerat pejabat yang melindungi Djoko Tjandra dalam persembunyiannya. Oleh sebab itu, Mahfud minta masyarakat mengawal terus peradilan kasus ini.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman menduga terdapat kasus suap yang telah melibatkan sejumlah penegak hukum dalam pelarian Djoko Tjandra. Sebelumnya, Polri dan Kejaksaan Agung menyatakan ada tiga jenderal polisi dan satu jaksa yang terlibat.

Buah dari 11 tahun pelariannya, Djoko Tjandra dapat terkena jeratan pidana karena memasuki Indonesia dengan status narapidana.

"Pertama, masuk lintas batas tanpa pintu imigrasi. Itu kena undang-undang imigrasi, ancamannya dua tahunan," tuturnya.

Perkara kewarganegaraan Papua Nugini yang dia dapati tanpa melepaskan status sebagai warga negara Indonesia (WNI), kata Boyamin, juga menjadi permasalahan pidana.

Djoko Tjandra juga dapat dijerat hukum ketika memalsukan surat jalan. Hal ini tertuang dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ayat 2.

Halaman:

Editor: Haniv Avivu

Sumber: cnn indonesia


Tags

Komentar

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X