Network
LINGKAR KEDIRI - Made Supriatma, seorang peneliti keamanan di ISEAS-Yusof Ishak Institute di Singapura, menyuarakan keprihatinan Gubernur Lukas Enembe, mengatakan pendidikan yang buruk berarti tidak cukup personel yang memenuhi syarat untuk menjalankan provinsi baru.
Gubernur Lukas Enembe dari provinsi Papua mengatakan, bahwa tidak ada cukup sumber daya untuk menjalankan provinsi baru dan bahwa orang Papua tidak dikonsultasikan secara memadai tentang rencana tersebut.
Hal tersebut, bermulai dari anggota parlemen yang mengumumkan pada bulan April bahwa parlemen akan mempertimbangkan untuk menambahkan tiga provinsi ke dua provinsi di wilayah tersebut.
Baca Juga: Detik-detik Kasus Subang Terungkap, 24 Mei Yosef Datang ke Polres Subang Diperiksa Kembali?
Perwakilan orang asli Papua memiliki perwakilan oposisi dari rencana untuk mengukir provinsi baru, mengatakan itu tidak akan membantu orang Papua.
"Ini adalah bentuk kekerasan negara yang berusaha menghapus kehidupan orang Papua," kata pemimpin perwakilan Timotius Murib.
Valentinus Sudarjanto Sumoto, seorang pejabat senior kementerian dalam negeri Indonesia, mengatakan pada hari Sabtu bahwa provinsi-provinsi baru dimaksudkan untuk memacu pembangunan dan memberikan akses yang lebih baik ke layanan publik dan pekerjaan kepada orang Papua, karena kondisi geografis yang sulit di kawasan itu.
Dia juga mengatakan pemerintah pusat akan memberikan tindakan afirmatif dan pelatihan kepada orang Papua, menambahkan bahwa rencana itu telah berkonsultasi dengan perwakilan adat beberapa kali, termasuk minggu lalu.
