Network
LINGKAR KEDIRI – Arief Poyuono, selaku Ketua Umum (Ketum) Lembaga Pemantau Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (LPPC19-PEN), memohon kepada Presiden Jokowi untuk menonaktifkan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Hal tersebut menurut Arief Payuono, karena Anies telah mengumumkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat tanpa sepengetahuan pemerintah pusat.
Sebagaimana peraturan yang berlaku dalam amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Baca Juga: ASN Bikin Gaduh di Medsos, Bupati Nganjuk Awasi Seluruh Aparatur Sipil Negara
Baca Juga: Belajar dari Youtube, Pelaku Vandalisme Musholla Darussalam Dalam Kejiwaan Sehat dan Stabil
"Gubenur DKI Jakarta sudah jelas jelas melakukan mbalelo pada presiden Joko Widodo dan membuat kebijakan PSBB ketat di Jakarta tanpa meminta izin pemerintah pusat dan hanya Anies Baswedan yang membuat aturan PSBB ketat dari seluruh kepala daerah di Indonesia," ujar Arief, dilansir dari Portal Surabaya dalam artikel "Anies Baswedan Terancam Dicopot Jabatannya Sebagai Gubernur DKI Jakarta, Mengapa?", Rabu 30 September 2020.
Jika tidak segera dinonaktifkan, dikhawatirkannya langkah Anies bakal ditiru oleh kepala daerah lain.
Baca Juga: Menkes Terawan Mundur Setelah Dihujat Sana-sini, Denny Siregar: Terimakasih Mbak Najwa Shihab
"Kalau Presiden tidak mengambil tindakan untuk menonaktifkan segera Anies Baswedan, ini akan membuat kepala kepala daerah lainnya akan melakukan mbalelo pada presiden, dan ke depan bukan cuma kebijakan PSBB saja mereka mbalelo, tapi nantinya juga pada kebijakan lainnya," tegas Arief.
