Network
LINGKAR KEDIRI- Jumat siang (17/10) Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menggelar rapat bersama beberapa kementrian dan lembaga. Hal ini menyikapi adanya temuan keterlibatan pelajar pada demo rusuh tolak Omnimbus Law di beberapa daerah.
Untuk menangani hal tersebut, KPAI angkat bicara. KPAI meminta beberapa pihak menahan diri dalam penanganan kasus demo yang melibatkan pelajar. KPAI ingin semua pihak nantinya turut berperan aktif melakukan tindakan pencegahan.
Baca Juga: Sinergi, Menaker Ida Fauziyah Gandeng Muhammadiyah Tingkatkan SDM di Indonesia
Hadir dalam rapat tersebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementterian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kementerian Sosial hingga Kepolisian. Rapat tertutup ini menindaklanjuti adanya beberapa sikap yang dianggap keliru yang dimbil oleh beberapa pihak terhadap siswa yang terlibat demo.
Seperti adanya tindakan Dinas Pendidikan di sejumlah daerah yang memberikan ancaman untuk mengeluarkan pelajar dari sekolah apabila terbukti ikut melakukan demo. Juga adanya ancaman salah satunya dari pihak Kepolisian Resort Depok yang akan menyulitkan penerbitan SKCK bagi pelajar yang ikut melakukan demo.
Baca Juga: Update Harga Terbaru Emas ANTAM Batangan Hari Ini, Minggu 18 Oktober 2020
Dilansir dari laman tvri.go.id, Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti menyatakan bahwa pihaknya berharap kedepannya Kemendikbud segera membuat edaran tegas yang meminta Kepala Dinas Pendidikan segera melakukan antisipasi pergerakan massa.
“Kami berharap Kemendikbud membuat edaran secara tegas, meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan segera mengantisipasi pergerakan massa sehingga mereka bisa memerintahkan kepala sekolah apa yang harus dilakukan,” Terangnya.***
