Network
Hal tersebut adalah mandate konstitusi UUD 1945 yang kita jalankan secara konsisten dan penuh kesungguhan.
Lebih lanjut, Keuangan Negara, APBN termasuk kebijakan utang negara selalu kita jaga dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab.
Keuangan Negara, APBN dan utang negara dibahas dan disetujui oleh DPR dalam bentuk UU APBN, dan diperiksa dan diaudit oleh BPK dan dipertanggungjawabkan di depan DPR.
Baca Juga: Benarkah Puluhan Orang di Korea Selatan Meninggal Setelah Mendapat Vaksin Corona? Simak Faktanya!
Semua informasi, data dan kebijakan dibahas secara terbuka dan disampaikan secara transparan kepada publik melalui website Kemenkeu.
Peredaran berita FITNAH dan TIDAK BENAR tersebut sengaja dilakukan untuk menyerang Pemerintah, kebijakan Fiskal dan Keuangan Negara secara tidak berdasar, dan untuk menyerang pribadi Menteri Keuangan RI.
“Tindakan hukum bagi pembuat dan pengedar berita hoaks akan dilakukan terhadap Pemilik akun bernama Sandy Yah yang mengedarkan berita FITNAH dan TIDAK BENAR,” tegas Sri Mulyani.***
