Network
LINGKAR KEDIRI - Jual beli jabatan pada tataran birokrasi memang seringkali menjadi sudut pandang yang negatif bagi kebanyakan orang.
Selain merugikan, hal ini juga telah mengeliminir nilai demokrasi yang seharusnya ditegakkan.
Meminimalisir terjadinya jual beli kursi perangkat desa, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana atau akrab disapa Mas Dhito pun berikan statment tegas.
Baca Juga: Memilih Aman Dengan Batalkan Pembelian Su-35, Indonesia Untung Banyak
Baru-baru ini tengah ramai perbincangan mengenai Bupati Kediri yang siap sikat mafia perangkat desa.
Stop jual beli jabatan ini juga digaungkan Bupati Kediri dalam akun sosial medianya.
Baca Juga: Subang, Ada Saksi Mengaku Melihat 5 Orang di TKP saat Pembunuhan, Ternyata Sosok Ini
Bahkan, ia juga mengaku tidak perduli dan bahkan siap jika harus memiliki banyak pembenci.
"Pemimpin memang sudah seharusnya begitu, meluruskan yang tidak benar. Harus berani, meski harus dibenci," tulis @mas.bup.
Ketegasan Mas Dhito ini pun disambut positif oleh warga Kabupaten Kediri.
Selain itu, Dhito juga siap 'kuliti' para aktor jual beli jabatan perangkat desa.
Sebagaimana diketahui, ia sempat menyampaikan jika warga Kabupaten Kediri menemukan penarikan dalam bentuk apa pun kepada calon perangkat, maka dipersilahkan untuk melapor ke Bupati atau inspektorat secara langsung.
Sebagai informasi, pada Bulan November 2021 ini akan dilakukan pengisian kursi perangkat desa.
Dan pengisian ini dilakukan di 147 desa dengan 305 jabatan perangkat desa.
Nantinya pengisian perangkat desa ini akan dikembalikan menjadi hak prerogatif setiap kepala desa.
Walaupun demikian, pemerintah tetap akan melakukan monitoring dan mengevaluasi kinerja dari tiap desa.***
