LINGKAR KEDIRI – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau biasa dipanggil bu Risma menyebut ada tiga juta bantuan sosial (bansos) yang tidak dapat disalurkan.
Mensos Risma juga menjelaskan penyebab dari tidak cairnya bansos tersebut dikarenakan adanya data kependudukan yang bersifat anomali.
"Ada tiga juta yang belum tersalurkan," kata Risma.
Baca Juga: Masih Dibuka! Segera Daftar BPUM Atau BLT UMKM Tahap 2, Berikut Syarat yang Harus Dipenuhi
Hal itu terjadi karena ada sebagian penerima bantuan yang tidak tahu nama ibu kandungnya.
Sehingga menyebabkan penyaluran bansos yang kini diberikan melalui bank ini tidak bisa disalurkan.
"Seperti apa masalahnya, ada (penerima manfaat) yang enggak tahu nama ibunya. tapi harus ada nama ibunya. Ternyata harus merubah peraturan kalau enggak pakai nama ibu," sambungnya.
Lebih lanjut, sejumlah dana yang tidak tersalurkan itu terpaksa harus dikembalikan ke kas negara karena data penerima manfaat bermasalah.
"Kalau bulan ini enggak cair harus disetor ke kas negara. Masalah di lapangan banyak sekali," ujarnya.
Diketahui, saat ini bantuan sosial sudah tidak lagi diberikan dalam bentuk barang.
Namun diberikan berupa bantuan tunai yang disalurkan melalui rekening bank masing-masing penerima manfaat dengan bekerja sama dengan Bank Himbara.
Kemudian setelah memimpin rapat evaluasi penyaluran bansos, Risma menemukan sejumlah permasalahan.
Sejumlah temuan itu misalnya nama penerima manfaat yang tidak sesuai, sehingga harus diganti.
Jika memang harus diganti ternyata tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan karena harus merubah aturan yang ada.
Risma menyebutkan, masih ada data kependudukan yang bersifat anomali, misalnya ada salah satu penerima manfaat yang tidak tahu nama kandung ibunya.
Sementara kalau tidak menggunakan nama ibu kandung harus merubah aturan.
Baca Juga: Terharu! Tangisan Nathalie Holscher dan Sule Pecah Saat Melakukan USG, Sule: Nangis Terus Guys
Artikel ini telah tayang sebelumnya di pikiran-rakyat.com dengan judul “Risma: 3 Juta Bansos Tak Bisa Disalurkan, Terkait Data Kependudukan”.***