LINGKAR KEDIRI – BMKG kembali sampaikan bahwa mitigasi terintegrasi perlu dilakukan untuk menghadapi bencana alam di Indonesia yang tak bisa dihindari. Pentingnya dilakukan mitigasi bencana terintegrasi ini yakni untuk meminimalisir resiko bencana gempa bumi dan tsunami serta bencana-bencana lainnya.
Dwikorita Karnawati selaku Ketua BMKG juga mengatakan bahwa bencana alam yang bersumber dari aktifitas geologi maupun vulkanologi merupakan bencana yang sulit untuk diprediksi jauh jauh hari.
Perisitiwa bencana alam geologi dan vulkanologi seperti gempa bumi, gunung berapi, tsunami, merupakan peristiwa yang biasanya terjadi secara tiba tiba dan tak bisa terhindarkan.
Baca Juga: Ma’ruf Amin Dikabarkan Mundur Sebagai Wakil Presiden, Simak Faktanya!
Dalam kegiatan Forum Group Discussion (FGD) yang berlangsung pada hari Jumat, 25 Juni 2021 Ketua BMKG Dwikorita Karnawati juga menyampaikan sejumlah keadaan mengenai mitigasi bencana di Indonesia.
Selain itu, beliau juga memberikan gambaran kemampuan BMKG ataupun Instansi-instansi lainnya dalam upaya mitigasi bencana di Indonesia, khususnya gempa bumi dan tsunami.
“Indonesia punya sejarah panjang kebencanaan. Mayoritas wilayah Indonesia merupakan daerah yang rawan akan terjadinya gempa bumi dan tsunami. Maka dari itu upaya mitigasi terintegrasi perlu diterapkan. Jangan sampai kita masih gagap,” ujar Dwikorita dikutip Lingkar Kediri dari laman bmkg.go.id.
Dwikorita juga menegaskan Peraturan Presiden (Perpres) No. 93 mengenai penguatan dan pengembangan sistem informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami harus diimplementasikan secara nyata.
“Tidak bisa K/L/D sendiri-sendiri dan masih mengedepankan ego sektoral karena yang menjadi taruhan adalah nyawa rakyat Indonesia,” ujar Dwikorita.
Dalam Perpres tersebut mejelaskan bahwa Presiden Indonesia menekankankan akan pentingya pencegahan dan mitigasi dalam menghadapi bencana. Koordinasi yang baik antara pihak-pihak yang berwenang dan manyarakat perlu ditingkatkan untuk meminimalisir dampak bencana.
Jika kesadaran masyarakat telah terbentuk, kata dia, maka ke depan masyarakat Indonesia tidak akan lagi berasumsi bahwa urusan bencana hanya menjadi urusan dan kewajiban Pemerintah, BMKG, BNPB, SAR, TNI, atau BPBD.
"Literasi kebencanaan masyarakat perlu kita tingkatkan. Terutama masyarakat yang tinggal di daerah-daerah rawan bencana," ujar Dwikorita.
Artikel ini telah tayang pada kabarbanten.pikiran-rakyat.com dengan judul “Nyawa Rakyat Indonesia Jadi Taruhan, Gempa Bumi dan Tsunami tak Bisa Dihindari, Ini yang Dilakukan BMKG”.***