LINGKAR KEDIRI – Beredar sebuah kabar yang menginformasikan bahwa data para pejabat di aplikasi PeduliLindungi.id ditutup, karena ada dugaan pengambilan data oleh pihak yang tak bertanggung jawab.
Hal ini dijelaskan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Budi Gunadi Sadikin, ia mengatakan bahwa data pribadi seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) milik Presiden Joko Widodo diambil dari sertifikat vaksinasi yang ada di aplikasi PeduliLindungi.id.
“Kami sampaikan tadi malam, kami sudah terinfo soal ini. Sekarang sudah dirapikan sehingga data para pejabat ditutup,” ujar Menkes Budi dikutip Lingkar Kediri dari Antaranews pada 3 September 2021.
Budi mengaku bukan hanya data milik Jokowi yang tersebar, tetapi data NIK pejabat lainnya juga dapat diakses dan dilihat umum.
Menyadari hal itu bersifat sensitif, maka pihaknya telah menutup guna melindungi data pejabat negara Indonesia.
“Bukan hanya Presiden saja, banyak pejabat lain NIK-nya tersebar keluar. Kita menyadari itu, sekarang akan kita tutup untuk pejabat yang sensitif, yang memang data pribadinya terbuka itu akan kita tutup,” kata Budi.
Pada awalnya aplikasi PeduliLindungi dibuat agar memudahkan masyarakat mengakses status sertifikat vaksinasi seseorang.
Namun karena adanya kebocoran data pejabat negara, maka Kemenkes menutup akses data pejabat dari aplikasi PeduliLindungi.id.
Diketahui, beredar sebuah foto yang diunggah warganet di laman Twitter, yaitu surat keterangan vaksinasi Covid-19 atas nama Joko Widodo.
Baca Juga: Protein Coffee, Kopi Viral yang Mampu Perkuat Massa Otot, Simak Begini Cara Membuatnya
Surat keterangan vaksinasi Covid-19 tersebut resmi milik Presiden Joko Widodo yang bisa dilihat melalui aplikasi PeduliLindungi.
Unggahan foto tersebut memperlihatkan dengan jelas data NIK, nama, tanggal lahir, hingga kode QR vaksinasi milik Presiden Joko Widodo.
Baca Juga: Jonathan Frizzy Siap Laporkan Balik Dhena Devanka Ke Polisi
Pada unggahan sertifikat itu, diketahui Presiden Jokowi telah melakukan vaksinasi Covid-19 dosis kedua pada 27 Januari 2021.
Kemenkes menilai hal ini penting untuk menjadi perhatian khusus, mengingat kebocoran data terhadap pemimpin negara bisa saja disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.***