LINGKAR KEDIRI – Organisasi sosial Aksi Cepat Tanggap (ACT) baru-baru ini dikabarkan telah melakukan penyelewengan dana kemanusiaan ang seharusnya diberikan kepada yang membutuhkan.
Terkait dugaan tersebut, DPR turut bertindak untuk mengatasi hal tersebut.
Bahkan, DPR mengaku bahwa dugaan tersebut membuat pihaknya merasa khwatir dan meminta bantuan Polri untuk mengusut tuntas kasus tersebut.
Baca Juga: Kasus Subang, Sosok Psikopat dan Lebih Membenci Tuti, Luka di Mata Amel Menunjukkan Keganasan Pelaku
Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pada 5 Juli 2022.
“Tidak cuma ACT, kalau ada penyelewengan dana umat, tentu kami prihatin dan harus di usut tuntas. Karena masyarakat yang menyumbang itu berharap dana digunakan secara maksimal untuk kepentingan yang memerlukan,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, dikutip dari ANTARA.
Maka dari itu, Dasco mendesak aparat penegak hukum untuk menindak tegas dugaan penyelewengan dana umat oleh ACT.
Baca Juga: Arti Mimpi Bersetubuh dengan Teman Sendiri atau Orang Tak Dikenal Menurut Islam
Selain itu, Dasco juga mengatakan bahwa dia akan memastikan Komisi III DPR untuk ikut serta dalam mengawasi jalannya penegakan hukum yang dilakukan kepolisian dalam mengusut kasus tersebut.
“Kami juga menghimbau kepada masyarakat jangan berspekulasi terkait kasus ini, serahkan saja kepada aparat penegak hukum. Kami meminta aparat hukum untuk mengusut tuntas kasus ini,” katanya.
Dia juga mengatakan, kepolisian akan bekerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk membuktikan dugaan penyelewengan dana umat oleh ACT itu.
Dasco mengatakan, mengenai keputusan ACT dibubarkan atau tidak, itu tergantung dari hasil penyelidikan dari pihak kepolisian.
Selain itu, Dasco membuka peluang DPR akan menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait Amal atau charity yang akan diajukan sesuai dengan mekanisme yang ada di DPR.
Diketahui, sebelumnya Bareskrim Polri telah membuka penyelidikan terkait dugaan penyelewengan dana umat oleh organisasi sosial Aksi Cepat Tanggap (ACT) dengan melakukan pengumpulan data serta keterangan (Pulbaket).***