Network
LINGKAR KEDIRI – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa ia bisa saja meminta DPR untuk melakukan revisi terhadap Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Presiden Jokowi dapat meminta revisi jika penerapan produk legislasi UU ITE tersebut tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.
“Kalau Undang-undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini, Undang-undang ITE ini,” kata Presiden Jokowi saat Rapat Pimpinan TNI dan Polri 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/2/2021) dikutip dari Antara.
Baca Juga: Kumpulan 23 Kutipan Manis dan Lucu untuk Pasangan, Dijamin Akan Buat Dirinya Paling Istimewa
Presiden Jokowi juga menegaskan agar penerapan UU ITE tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan.
Namun, jika tidak dapat memberikan rasa keadilan, lanjut Presiden Jokowi, akan meminta parlemen untuk menghapus pasal-pasal karet yang tercantum dalam UU ITE.
Karena menurutnya, pasal-pasal yang ada dalam UU ITE itu bisa menjadi hulu dari persoalan hukum.
“Terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak,” sambungnya.
Presiden Jokowi mengingatkan bahwa fungsi uatama UU ITE adalah untuk menjaga ruang digital yang ada di Indonesia agar lebih bersih, sehat, beretika, dan dapat dimanfaatkan secara produktif.
Namun, ia tidak menginginkan penerapan UU ITE tersebut malah menimbulkan rasa ketidakadilan di tengah masyarakat.
Baca Juga: Terkenal Pemilih, 4 Pasangan Zodiak Terbaik untuk Virgo Ini Mampu Luluhkan Hatinya
Presiden Jokowi menilai, belakangan UU ITE malah banyak digunakan oleh masyarakat sebagai rujukan hukum untuk membuat laporan ke pihak kepolisian.
Akan tetapi, dalam penerapannya seringkali timbul proses hukum yang dianggap beberapa pihak kurang memenuhi rasa keadilan.
“Oleh karena itu saya minta Kapolri, jajarannya lebih selektif menyikapi dan menerima pelaporan pelanggaran UU ITE. Hati-hati pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir, harus diterjemahkan secara hati-hati, penuh dengan kehati-hatian. Buat pedoman intrepretasi resmi terhadap pasal-pasal UU ITE, biar jelas,” ujar Presiden Jokowi.
Baca Juga: 22 Kata-Kata Motivasi Kehidupan Bikin Semangat dan Bangun dari Keterpurukan
Lebih lanjut, Kapolri pun diinstruksikan agar meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan UU ITE tersebut secara lebih konsisten, akuntabel dan berkeadilan.
“Tentu saja kita tetap harus jaga ruang digital Indonesia, agar bersih, agar sehat, agar beretika, penuh dengan sopan santun, penuh dengan tata krama, dan juga produktif,” pungkasnya.***
