Network
LINGKAR KEDIRI – Anggota komisi VII DPR RI mulyanto meminta pemerintah untuk segera mengedepankan vaksin merah putih dibandingkan vaksin dari China di Indonesia, karena produk dalam negeri harus diutamakan.
“Seharusnya pemerintah memprioritaskan pabrik vaksin merah putih, bukan malah mempromosikan vaksin dari China,” tegas mulyanto seperti dikuti dari laman dpr.go.id
Terlebih lagi, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) kepada Komisi VII DPR RI melaporkan bahwasanya riset Vaksin Merah Putih berbasis platform virus yang dimatikan (inactivated virus) tengah dilakukan uji praklinis (clinical lots) dan akan dilanjutkan dengan uji klinis fase 1-3.
Baca Juga: Cara Hidup Bahagia Meskipun Kamu Jomblo, Ternyata Jomblo Banyak Manfaat Loh, Ketahui Apa Saja!
Emergency Use Authority (EUA) untuk vaksin yang dipelopori Universitas Airlangga ini, diperkirakan akan dikeluarkan BPOM pada Maret 2022. Selanjutnya vaksin tersebut dapat diproduksi massal bekerja sama dengan PT. Biotis Pharmaceuticals. Dilaporkan juga saat ini BPOM tengah melakukan uji praklinis Vaksin Merah Putih.
Dalam Konsorsium Riset Covid-19, yang dikoordinasikan BRIN, ada 11 platform riset vaksin Merah Putih yang dijalankan oleh 6 lembaga riset pemerintah dan perguruan tinggi, diantaranya LBM Eijkman, LIPI, UI, ITB, Unair, dan UGM.
Di tengah upaya konsorsium riset Covid-19 tersebut mempercepat produksi vaksin, namun ternyata Pemerintah berniat membuka izin pembangunan pabrik vaksin dari China di Indonesia. Ia melihat sepertinya pemerintah fokus pada pertumbuhan investasi tanpa memperhatikan beberapa dampak jangka panjang bagi kemajuan riset dan industri dalam negeri.
Baca Juga: Diduga Terlibat Narkoba, Coki Pardede Komika yang Terkenal dengan DarkJokes Ditangkap Polisi
"Saya kurang mengerti logika Pak Luhut ini. Kalau logika sederhana saya, kita harus genjot terus dan kawal riset hingga produksi Vaksin Merah Putih dengan berbagai kebijakan yang mungkin diterapkan Pemerintah. Jangan belum apa-apa sudah mempromosikan pembangunan pabrik vaksin asing di Indonesia," jelas politisi dari fraksi PKS ini.
