Network
Lingkar Kediri - Angka belanja negara Indonesia hingga 31 Agustus 2020 mengalami pertumbuhan sekitar 10,6 persen, yaitu dari Rp. 1.388,1 triliun tahun lalu menjadi Rp. 1.534,7 triliun.
Angka kenaikan tersebut diakui oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani.
Menurut Sri Mukyani, relasi Rp1.534,7 triliun tersebut merupakan 56 persen dari target perubahan APBN dalam Perpres 72/2020 yaitu Rp2.739,2 triliun.
Baca Juga: Siap Perang! Bocoran China Akan Serang Taiwan Tanggal 3 November, AS Masih Rundingkan Prediksinya
Baca Juga: Indonesia Menginspirasi ASEAN! Tolak Klaim Nine Dash Line atas China, Langkahnya Diacungi Jempol
“Artinya akselerasi belanja di dalam rangka meminimalkan dampak COVID-19 sudah mulai terlihat pada Agustus ini dan akan terus berlangsung pada September,” katanya berdasarkan penusuran Tim Lingkar Kediri dari Antara.
Realisasi belanja Rp1.534,7 triliun berasal dari belanja pemerintah pusat Rp977,3 triliun atau 49,5 persen dari target sebesar Rp1.975,2 triliun dengan rincian belanja K/L Rp517,2 triliun dan belanja non K/L terealisasi Rp460,1 triliun.
Belanja K/L itu telah mencapai 61,8 persen dari target dalam Perpres 72/2020 sebesar Rp836,4 triliun, sedangkan realisasi belanja non K/L merupakan 40,4 persen dari target yaitu Rp1.138,9 triliun.
Baca Juga: Timor Leste Kelaparan, Singgung Mi Instan dan Rokok Indonesia pula! Jose Ramos Horta Maunya Apa?
Baca Juga: Krisis Pangan, Timor Leste Konsumsi Beras Pecah Minim Gizi
“Sebagian belanja non K/L utamanya penanganan COVID-19 itu melonjak sebesar Rp460 triliun dibandingkan 2019 yaitu Rp375,9 triliun. Berarti terjadi kenaikan 22,4 persen,” jelasnya.
Untuk belanja K/L meliputi belanja pegawai Rp160,5 triliun atau 62,5 persen dari target dalam Perpres 72/2020 Rp256,6 triliun dan terkontraksi 3,5 persen (yoy) karena adanya perubahan kebijakan pembayaran THR dan Gaji ke-13.
Kemudian belanja barang Rp159 triliun atau 58,5 persen dari target dalam Perpres 72/2020 Rp271,7 triliun turut terkontraksi hingga 8,4 persen (yoy) yang dipengaruhi oleh kebijakan pembatasan sosial dan WFH.
Baca Juga: Astaga! Nunung Srimulat Positif Covid-19
Baca Juga: Begini Kata BMKG Soal Banjir Bandang di Sukabumi
Hal itu membuat realisasi untuk perjalanan dinas turun 62,6 persen yaitu dari Rp25,4 triliun menjadi Rp9,5 triliun dan belanja operasional turun 19,3 persen dari Rp79,8 triliun menjadi Rp64,4 triliun.
Belanja modal terealisasi Rp58,6 triliun atau terkontraksi 7,1 persen karena adanya restrukturisasi proyek dalam rangka refocusing atau realokasi penanganan COVID-19 serta pembatasan sosial.
Belanja bantuan sosial terealisasi Rp139,1 triliun atau 81,5 persen dari target dalam Perpres 72/2020 Rp170,7 triliun dan mampu tumbuh hingga 76,9 persen.
Baca Juga: 8 Fakta TNT! dari Ledakan Beirut Sampai Latihan Paskhas TNI AU Barusan yang Gegerkan DKI Jakarta
Baca Juga: Beralih ke Transportasi Pribadi Hindari Penularan Covid-19 , Transportasi Umum Jadi Sepi
Peningkatan belanja bantuan sosial dia di antaranya dipengaruhi oleh percepatan penarikan KIP Kuliah, pelaksanaan JPS melalui bantuan PKH, Kartu Sembako, bansos sembako Jabodetabek dan bansos tunai non Jabodetabek.
Sementara untuk belanja non K/L terealisasi yang terealisasi Rp460,1 triliun atau meningkat 22,4 persen dibanding periode sama tahun lalu ditunjang oleh realisasi subsidi Rp95,3 triliun dan belanja lain-lain Rp61,6 triliun.
“Sebagian belanja non K/L utamanya penanganan COVID-19 itu melonjak sebesar Rp460 triliun dibandingkan 2019 yaitu Rp375,9 triliun. Berarti terjadi kenaikan 22,4 persen,” ujarnya.
Baca Juga: Banjir Jakarta, Genangan Air Masih Tersisa Hingga Selasa Pagi di Beberapa Ruas Jalan Jakarta Barat
Baca Juga: Wah! Daftar Program Diskon Super Wow Bisa Dari Mana Saja
Selanjutnya, belanja negara juga ditunjang oleh realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yaitu Rp557,4 triliun atau 73 persen dari target dalam Perpres 72/2020 mencapai Rp763,9 triliun.
Realisasi TKDD tersebut terdiri dari transfer ke daerah yang mencapai Rp504,7 triliun dan Dana Desa sebesar Rp52,7 triliun.
“Kita berharap dalam kondisi COVID-19 dengan adanya belanja yang cukup besar pada kenaikannya di desa bisa memberikan ketahanan pada masyarakat desa,” katanya.**
