Network
LINGKAR KEDIRI - Konser dangdut di Tegal berbuntuk panjang. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta kepolisian mempidana penyelenggaranya.
Mendengar usulan Mahfud, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sepakat dengan pernyataannya. Bahkan, dirinya menerangkan bahwa Polda Jawa Tengah sudah bergerak untuk menyelidiki kasus ini.
"Polda sudah (bergerak), karena Kamis lalu sudah dilakukan proses," kata Ganjar ditemui di rumah dinasnya, Sabtu 26 September 2020, dilansir dari Warta Ekonomi.
Baca Juga: Presiden Taiwan Puji 'Pilot Heroik' yang Berhasil Mencegat Jet China yang Akan Melintasi Perbatasan
Baca Juga: Siap Perang! Bocoran China Akan Serang Taiwan Tanggal 3 November, AS Masih Rundingkan Prediksinya
Bahkan, Ganjar sudah mendapatkan laporan tentang pasal apa yang disiapkan untuk menindaklanjuti kasus itu.
Polisi, lanjut Ganjar, sudah menyiapkan setidaknya dua pasal, yakni mengabaikan apa yang menjadi tugas penegak hukum dan kedua melanggar karena melawan petugas.
"Saya sudah dapat laporan itu, ada dua pasal yang disiapkan polisi untuk kasus ini. Mudah-mudahan memang proses ini bisa berjalan, sehingga nanti apapun yang diputuskan hakim menurut saya ini akan menjadi pembelajaran yang baik," terangnya.
Baca Juga: Indonesia Menginspirasi ASEAN! Tolak Klaim Nine Dash Line atas China, Langkahnya Diacungi Jempol
Ganjar juga sepakat bahwa partai politik mengambil sikap terhadap apa yang dilakukan kadernya itu. Sikap tegas yang diambil partai politik menurutnya dapat menjadi contoh masyarakat atau pejabat yang lain.
"Ini bisa jadi contoh yang paling bagus untuk nantinya bisa menertibkan anggotanya. Apalagi, ini sudah mulai masa kampanye," jelasnya.
Pihaknya mencontohkan, di partainya PDI Perjuangan, telah melakukan koordinasi untuk membuat aturan. Selain itu, dewan penegak disiplin juga sudah dibentuk di seluruh struktur.
Baca Juga: Potensi Tsunami Ancam 12 Wilayah Indonesia, Evakuasi Hanya ada Waktu 15-17 Menit
"Harapannya, mereka ini yang nantinya menjaga. Kalau masing-masing partai melakukan yang sama dan mengamankan masing-masing partainya, harapan kita semuanya bisa tertib," ucap Ganjar.
"Ini ada sedikit kaitannya, antara mereka yang bertugas sebagai pejabat publik atau yang bersiap melakukan tugas sebagai pejabat publik. Contohnya, dalam kontestasi pilkada tahun ini," pungkasnya.
Sekadar diketahui, Menko Polhukam, Mahfud MD meminta Polri memproses pidana pihak yang menginisiasi konser dangdut di Tegal. Sebab, konser dangdut itu digelar di tengah pandemi Covid-19 yang hingga saat ini sedang merebak.
Baca Juga: Hari Tani Nasional 2020 Kenang Tanam Paksa hingga Sistem Organik di Indonesia, Simak Sejarahnya
Hal itu disampaikan Mahfud lewat akun Twitternya @mohmahfudmd. Mahfud menjawab cuitan dari KH Mustofa Bisri yang juga memposting terkait gelaran dangdut di Tegal. Dalam postingan itu, Gus Mus mengomentari berita yang menyebutkan bahwa polisi tak berani membubarkan acara dangdutan tersebut.
Memang hal itu sangat disayangkan Gus @gusmusgusmu . Sy sdh meminta Polri utk memproses hukum ini sbg tindak pidana. Sy yakin induk parpolnya jg bs menindak sebab selain sdh berkomitmen di DPR semua sekjen parpol dlm pertemuan dgn Pemerintah/KPU/Bawaslu tgl 22/9/20 jg berkomitmen https://t.co/9Aj9eQsXkU— Mahfud MD (@mohmahfudmd) September 25, 2020
"Memang hal itu sangat disayangkan Gus @gusmusgusmu. Saya sudah minta Polri untuk memproses hukum ini sebagai tindak pidana," kata Mahfud di akun Twitter-nya.
Baca Juga: Timor Leste Krisis, Ramos Horta: Bank BUMN Indonesia Pembunuh Ekonomi!
Mahfud juga berharap, partai politik turut menindak kader yang diduga terlibat dalam acara itu. Mengingat, semuanya sudah berkomitmen di DPR terkait hal tersebut.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, Wasmad Edi Susilo menggelar acara pernikahan disertai hiburan dangdut. Akibatnya, konser dangdut yang digelar di lapangan itu menimbulkan kerumunan massa dengan mengabaikan protokol kesehatan yang ketat.***
