Terjadi Kisruh Besar, Obama dan Jokowi Sepakat untuk Prioritaskan Rakyat dan Suarakan Stop Tindakan Brutal

27 April 2021, 12:10 WIB
Jokowi ingatkan untuk prioritaskan kepentingan rakyat /YouTube/Sekretariat Presiden

LINGKAR KEDIRI - Krisis politik di Myanmar memang mengundang banyak perhatian publik.

Tak jarang tokoh publik yang mengambil sikap tentang masalah di negara satu ini.

Salah satu ya adalah mantan presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama yang angkat bicara dalam kasus yang terjadi di Myanmar.

Baca Juga: Segitiga Bermuda Jadi Sebab Tenggelamnya Kapal KRI Nanggala 402? Indigo Bali Ungkap Pengakuan Mengejutkan

Obama mengatakan bahwa dunia harus memberi perhatian kepada Myanmar yang melakukan kekerasan terhadap warga sipil oleh junta militer.

"Perhatian dunia harus tetap tertuju pada Myanmar, di mana saya dikejutkan oleh kekerasan yang menghancurkan hati terhadap warga sipil dan terinspirasi oleh gerakan nasional yang mewakili suara rakyat," ujar Obama dikutip dari Business Insider, Selasa, 27 April 2021.

Baca Juga: Spoiler Ikatan Cinta 27 April: Rahasia Al Terbongkar, Ia Memilih Tak Sadar daripada Bermusuhan dengan Andin?

Upaya militer yang brutal dalam satu dakade ini menurutnya tidak boleh diterima oleh publik.

"Upaya militer yang tidak sah dan brutal untuk memaksakan kehendaknya setelah satu dekade kebebasan yang lebih besar jelas tidak akan pernah diterima oleh rakyat dan tidak boleh diterima oleh dunia yang lebih luas," jelas obama.

Baca Juga: Ariel ‘Noah’ dan BCL Buat Netizen Baper di Lagu Mencari Cinta, Denny Darko: Mereka Hanya Profesional

Ia juga mengatakan bahwa mendukung pemerintahan Joe Biden dan negara-negara lain yang memberikan sanksi kepada militer.

Ia juga mendukung kembalinya demokrasi pada negara tersebut.

Tak berhenti disitu, Obama juga meminta kepada negara-negara tetangga di Asia Tenggara untuk tidak mengakui pemerintahan junta militer.

Baca Juga: Aldi Taher Mengaku Siap Hadir di Podcast Deddy Corbuzier Asal Undang AHY? Ternyata Begini Alasannya

"Mengakui bahwa rezim pembunuh yang ditolak oleh rakyat hanya akan membawa ketidakstabilan yang lebih besar, krisis kemanusiaan, dan risiko negara gagal," tegasnya.

Seperti diketahui, sejak kudeta 1 Februari 2021, junta Myanmar telah membunuh lebih dari 750 demonstran dan menahan 3.341 orang.

Baca Juga: Awalnya Menolak Akhirnya Mau, Dinar Candy Ingatkan Aldi: Jangan Tiba-tiba Nafsu Gitu Dong

Kepala junta militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing pada Sabtu, 24 April 2021 sempat bertemu dengan para pemimpin Asia Tenggara dalam KTT ASEAN di Jakarta.

Jenderal militer itu didesak oleh para pemimpin ASEAN untuk mengakhiri kekerasan yang ia lakukan.

Baca Juga: Ramalan Zodiak Kesehatan 27 April 2021, Leo Harus Lebih Rileks, Cancer Akan Lebih Stress Hari Ini

Presiden Jokowi pun juga menegaskan bahwa kepentingan rakyat harus menjadi prioritas.

"Kepentingan rakyat Myanmar harus selalu menjadi prioritas,” ujar Presiden Jokowi dalam KTT ASEAN.***

 

Editor: Zaris Nur Imami

Sumber: Pikiran Rakyat Business Insider

Tags

Terkini

Terpopuler