LINGKAR KEDIRI - Sejak dikalahkan Uni Soviet dalam Perang Dunia 2, kebijakan netralitas selalu dipertahankan untuk menjamin keamanan dan keutuhan wilayah.
Namun, negara tersebut juga secara bertahap mengalami pergeseran pandangan dan perubahan kebijakan luar negeri terhadap Rusia dan NATO.
Pada tahun 1948, Finlandia menandatangani Traktat Persahabatan, Kerja Sama, dan Saling Membantu dengan Uni Soviet.
Perjanjian ini adalah dasar dari kebijakan "Finlandisasi".
Dengan demikian, negara akan mempertahankan kedaulatannya tetapi harus menjaga posisi netral dalam persaingan antara dua negara adidaya, tidak berpartisipasi dalam NATO dan Pakta Warsawa.
Perjanjian itu juga membantu Moskow mempertahankan pengaruh signifikan atas kebijakan dalam dan luar negeri Finlandia.
Baca Juga: Spoiler Dan Link Nonton Drakor Alchemy Of Souls Episode 4: Pengasingan Berujung Perjalanan Panjang
Setelah pembubaran Uni Soviet pada tahun 1991, meskipun secara sepihak mencabut pembatasan terakhir di bawah Perjanjian Perdamaian Paris (1947) dan Perjanjian Persahabatan, Kerja Sama dan Saling Membantu (1948), Finlandia masih mengejar kebijakan netralitas.
Sejauh ini, hubungan antara Finlandia dan Rusia tetap dalam arah yang positif ketika Menteri Luar Negeri Rusia saat ini Sergei Lavrov menyatakan bahwa ketegangan hubungan antara UE dan Rusia tidak mencerminkan secara negatif hubungan antara Finlandia dan Rusia.
Pada saat yang sama, Presiden Rusia Vladimir Putin juga sangat menghargai status netral Finlandia.
Setelah ketegangan Rusia-Ukraina meningkat, Finlandia menyatakan dukungannya untuk kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas wilayah Ukraina, sebagai anggota UE.***