Network
LINGKAR KEDIRI - Presiden Rusia Vladimir Putin pada 11 Juni menandatangani undang-undang tentang penghentian kepatuhan terhadap keputusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECHR) di Rusia.
ECHR adalah badan yang bertanggung jawab untuk menafsirkan dan mengimplementasikan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia. Semua anggota Dewan Eropa, di mana Rusia menjadi anggota hingga 15 Maret, juga merupakan pihak dalam konvensi tersebut.
Di bawah undang-undang tersebut, keputusan ECHR terhadap Rusia yang dibuat setelah 15 Maret tidak akan ditegakkan.
Baca Juga: Inilah Rahasia Vietnam U23 Taklukkan Pertandingan Masuk ke Perempat Final Piala Asia
Sementara itu, kompensasi berdasarkan keputusan ECHR hanya akan dibayarkan dalam rubel, ke rekening di bank Rusia.
Kantor Kejaksaan Agung Federasi Rusia akan berwenang untuk membayar pembayaran berdasarkan keputusan ECHR hingga 1 Januari 2023.
Sebelum diajukan kepada Presiden Putin, undang-undang tersebut telah disetujui oleh anggota parlemen di Duma Negara (majelis rendah) Rusia pada 7 Juni dengan hanya satu anggota yang memberikan suara menentang.
Baca Juga: Vietnam U23 Kembali Meraih Kejayaan di Pertandingan Piala Asia, Berkat Bimbingan Pelatih Ini
Pada tanggal 15 Maret, Majelis Parlemen Dewan Eropa mengambil posisi bahwa Rusia tidak dapat terus menjadi anggota organisasi ini, sebuah langkah yang dapat menyebabkan pengusiran Moskow.
