LINGKAR KEDIRI. Sempat viral Video YouTube yang menampilkan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok membongkar aib Pertamina.
Ada beberapa hal yang menjadi penekanan Ahok pada video tersebut. Ada soal hutang, gaji, hingga kecurigaan mengenai direksi yang melobi menteri demi mempertahankan jabatannya.
Menanggapi video tersebut, Staf Kusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga buka suara.
Baca Juga: Waduh! 13 Karyawan Positif Corona, Indosiar Stop Aktifitas Studio dan Tayangan LIDA
Menurut Sinulingga, Ahok sebagai Komisaris Utama memiliki hak untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan internal Pertamina. Bahkan pihaknya mengakui tetap memberikan ruang komunikasi untuk komisaris dan direksi.
Ia juga menanggapi kecurigaan Ahok tentang lobi jabatan,
"Soal Komisaris di BUMN ya semuanya berasal dari Kementrian BUMN. Termasuk Pak Ahok juga dari kita, Kementrian BUMN.Sementara yang lain kan dari kita semua, namanya juga BUMN. Kan penugasannya dari Kementrian BUMN." terangnya.
Baca Juga: UPDATE Kasus Corona di Dunia 16 September 2020, Indonesia Menempati Peringkat 23
Pada video tersebut, Ahok juga kesal lantaran pengelolaan hutan PT Pertamina begitu buruk.
Ahok juga membuka celah Pertamina soal Sumber Daya Minyak. Menurutnya, Indonesia masih memiliki 12 titik minyak yang bisa dieksplorasi untuk kebutuhan dalam negeri. Namun hingga saat ini, BUMN justru lebih memilih impor.
Sempat menaruh curiga, Ahok beranggapan kemungkinan ada permainan kotor tersembunyi dibalik impor minyak tersebut.
Ex Gubernur DKI Jakarta itu juga menyebut-nyebut persoalan gaji direksi yang dianggapnya tak wajar. Ia sempat menemukan ada seseorang mendapatkan gaji tidak sesuai dengan jabatannya.
Baca Juga: 30 Juta Vaksin Covid-19 Siap Didatangkan ke Indonesia: 2021 Sudah Bisa Vaksinasi
Terakhir, Ahok juga menyinggung tentang sistem Temasek di Singapura yang dianggap lebih efektif dari sistem BUMN di Indonesia.
"Kalau bisa Kementrian BUMN dibubarkan. Kita bangun semacam Temasek, semacam Indonesia Incorporation,"pungkasnya.