Network
LINGKAR KEDIRI - Indonesia saat ini tengah ketar-ketir lantaran adanya kabar bahwa tidak mendapatkan jatah ibadah haji.
Hal itu dilatar belakangi karena Pemerintah Arab Saudi melarang jemaah calon haji masuk ke negaranya bila vaksinnya tidak memiliki sertifikat WHO.
Memang, hingga saat ini vaksin Sinovac yang digunakan di Indonesia belum disertifikasi oleh WHO.
Baca Juga: Verrel Bramasta Tega Bohongi Ibunya, Respon Sang Ibu Buat Dirinya Kagum dan Tak Kuasa
Otoritas Arab Saudi menetapkan sejumlah vaksin Covid-19 yang diperbolehkan, setidaknya ada tiga jenis vaksin di antaranya Pfizer, Moderna, dan AstraZeneca.
Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia tengah mengajukan vaksin Sinovac untuk diperbolehkan sebagai syarat jemaah haji.
Menanggapi hal itu, Achmad selaku anggota Komisi VIII DPR meminta Presiden Jokowi agar turun tangan langsung dalam urusan haji ini.
"Vaksin yang digunakan negara kita adalah Sinovac. Sementara yang diakui Arab Saudi adalah vaksin Pfizer, Astrazeneca, dan Moderna. Pemerintah Indonesia agar mendesak negara produsen Sinovac untuk mengurus sertifikasinya ke WHO. Kalau WHO sudah memberi sertifikat otomatis akan diakui Pemerintah Arab Saudi," kata Achmad, Senin 31 Mei 2021.
Achmad juga mengungkapkan bahwa saat ini vaksin Sinovac yang sudah diproduksi 65,5 juta dosis dan selanjutnya akan datang lagi sebanyak 140 juta dosis.
Selama calon haji masih divaksin dengan Sinovac, Arab Saudi belum bisa menerima untuk menunaikan ibadah haji.
Pada kesempatan lain, legislator dapil Riau I itu juga mendesak pemerintah agar bisa memastikan calon haji Indonesia berangkat ke Tanah Suci.
"Presiden Jokowi agar turun tangan mengurus Haji yang tahun 1442 H ini hanya 65 ribu kuotanya. Sampai hari ini belum ada kepastian. Sedangkan Indonesia termasuk 20 negara yang dilarang masuk Arab Saudi. Jadi, ini tidak cukup ditangani Menteri Agama. Presiden memang harus turun tangan langsung,” katanya Achmad.***
