Network
"Keseriusan Pemerintah RI dalam melindungi kepentingan nasional dan penegakan kedaulatan Indonesia, khususnya di wilayah Natuna, seharusnya menjadi prioritas utama saat ini," tegasnya.
Beni menuturkan, bahwa Natuna merupakan wilayah maritim Indonesia yang lebar dari garis pantai pulau terluar hingga ZEE diatur dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).
Di dalamnya hukum tersebut terdapat aturan, bahwa RI hanya memiliki kedaulatan pada perairan di Kepulauan Natuna dalam lingkup Laut Teritorial sejauh 12 mil dari garis pantai dan laut pedalaman yang ada di antara kepulauan.
"Menurut UNCLOS, lebar Laut Teritorial 12 mil laut yang diukur dari garis pantai,” terang Beni.
Baca Juga: Pulau Bali Diterjang Tsunami dan Gempa Besar, Kabupaten Buleleng Rata dalam Semalam!
“Lebar Zona Tambahan 12 mil laut dari Laut Teritorial atau 24 mil laut dari garis pantai, sedangkan lebar ZEE 176 mil laut yang diukur dari Zona Tambahan atau 200 mil laut dari garis pantai," tambahnya.
"Tidak ada kapal asing yang boleh masuk ke wilayah ini tanpa pemberitahuan terlebih dahulu," ujarnya lagi.
Beni menjelaskan lagi, aparat keamanan baik TNI AL maupun Badan Keamanan Laut (Bakamla) diperkenankan mengejar dan menyetop kapal asing yang ke wilayah tersebut.
Apabila kapal asing itu masuk tanpa pemberitahuan sebelumnya karena mengganggu kedaulatan serta berhak memberlakukan hukum nasionalnya.
Untuk diketahui, meski kapal asing berhak berlayar di ZEE sesuai prinsip "Freedom of Navigation”, Indonesia tetap perlu mewaspadai tujuan kapal China beraktivitas di kawasan tersebut.
