Network
LINGKAR KEDIRI – Tersiar kabar atas dugaan Indonesia meneria utang terselubung dari China yang dilaporkan oleh salah satu lembaga riset Amerika.
Lembaga tersebut adalah AidData, bukan hanya Indonesia, AidData juga menyebutkan banyak negara lain yang juga mendapatkan aliran utang tersembunyi dari China
Mereka memuat informasi tersebut dalam sebuah berkas laporan berjudul “Banking on the Belt and Road: Insights from a new global dataset of 13,427 Chinese Development Projects”.
Baca Juga: Kebiasaan yang Beresiko Sebabkan Serangan Jantung hingga Sebabkan Kematian
Dilansir LingkarKediri.pikiran-rakyat dari Galamedia pada laporan tersebut, memuat laporan China memang memiliki tujuan untuk membangun jalur sutera dengan Belt and Road Initiative (BRI) yang selama ini dilakukan di banyak negara.
Penyaluran dananya sendiri dengan 2 skema, pertama Official Development Assistance (ODA) Indonesia mendapatkan dana US$ 4,42 miliar atau setara Rp 62,7 triliun (kurs Rp 14.200).
Sementara itu untuk skema kedua, Other Official Flows (OOF) sebesar US$ 29,96 miliar atau sekitar Rp 425,4 triliun.
Baca Juga: 8 Jenis Buah Jangan Disimpan di Lemari Pendingin, Khasiat Bisa Menurun Segera Hindari!
Lantaran hebohnya kabar utang ini yang sudah tersebar, staf khusus (stafsus) Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Yustinus Prastowo memberikan klarifikasi.
Yustinus mengklarifikasi terkait laporan riset soal hidden debt atau utang tersembunyi dari Cina mengenai Indonesia yang dilaporkan terjerat utang terselubung kepada China sebesar US$ 17,28 miliar (sekitar Rp 245,7 triliun).
"Informasi yang disampaikan kurang tepat dan rawan digoreng hingga gosong.” kata Yustinus lewat akun twitternya @prastow pada Jumat, 15 Oktober 2021.
“Itu bukan utang pemerintah, tapi dikait-kaitkan," tambahnya.
Yustinus kemudian menjelaskan lagi, bahwa utang terselubung versi AidData tidak dimaksudkan sebagai utang yang tidak dilaporkan atau disembunyikan.
Akan tetapi, utang non pemerintah. "Tapi jika wanprestasi, beresiko menyerempet pemerintah," tegasnya.
Utang dalam laporan riset tersebut, jelas Yustinus, merupakan hasil dari skema Business-to-Business (B2B) yang dilakukan dengan BUMN, Himbara, Special Purpose Vehicle (SPV), perusahaan patungan, dan pihak swasta.
Baca Juga: Sinetron Buku Harian Seorang Istri 18 Oktober 2021: Dewa Tetap Menolak untuk Tinggal di Rumah Buwana
Yustinus menegaskan lagi bahwa utang BUMN hingga swasta tidak tercatat sebagai utang pemerintah.
"Pinjaman ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab mereka (BUMN dan swasta)," tegasnya lagi.
Untuk diketahui, selama dua dekade terakhir, China menurut laporan tersebut telah menyediakan sejumlah besar pembiayaan pembangunan internasional
Hal ini memantapkan China sebagai pemodal pilihan pertama bagi banyak negara berpenghasilan rendah dan menengah (LMIC).
Baca Juga: 6 Kesaktian Mistis yang Dimiliki Soekarano Presiden Pertama Indonesia, Tidak Bisa Ditembak!
Namun, kegiatan pemberian hibah dan peminjaman tetap diselimuti kerahasiaan.
Oleh sebab itu, AidData memperkenalkan kumpulan data keuangan pembangunan internasional yang komprehensif dan terperinci yang unik dari China.
Ini menangkap 13.427 proyek senilai $843 miliar di 165 negara di setiap wilayah utama dunia selama periode 18 tahun.
Lima informasi utama muncul dari kumpulan data tersebut.
Pertama, adanya dokumen ekspansi luar biasa dalam program keuangan pembangunan luar negeri China selama dua dekade pertama abad ke-21.
Kedua, bank-bank komersial milik negara China telah mengambil peran yang semakin penting selama era BRI dengan mengorganisir sindikasi pinjaman dan pengaturan pembiayaan.
Ketiga, meningkatnya tingkat risiko kredit telah menciptakan tekanan untuk perlindungan pembayaran yang lebih kuat.
Keempat, meskipun implementasi BRI tidak mendorong perubahan besar pada komposisi sektoral atau geografis dari program pembiayaan pembangunan luar negeri negara tersebut, ini telah menandai transisi penting dalam cara China membiayai proyek-proyek infrastruktur.
Kelima, ditemukan bahwa 35% dari portofolio proyek infrastruktur BRI menghadapi masalah implementasi yang besar, seperti skandal korupsi, pelanggaran perburuhan, bahaya lingkungan, dan protes publik.
Disclaimer: Artikel ini sebelumnya pernah tayang di Galamedia dengan judul “Indonesia Disebut Miliki Utang Tersembunyi dari China, Stafsus Menkeu: Rawan Digoreng Hingga Gosong”.***
