Luhut menjelaskan untuk mendukung komitmen belanja PDN, pemerintah terus mendorong percepatan pembentukan Tim P3DN di seluruh Indonesia, melengkapi yang saat ini sudah ada di 25 K/L, 8 BUMN, dan 103 pemerintah daerah.
Lebih lanjut, LKPP, Kementerian Perindustrian, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan telah melakukan perbaikan ekosistem digital belanja pemerintah untuk mendukung percepatan pembayaran nontunai melalui kartu kredit pemerintah dengan QRIS.
"Dengan kartu kredit pemerintah, itu akan mengurangi cost (biaya) kita kira-kira 20-30 persen. Jadi negeri ini kita suka tidak suka, akan jadi lebih efisien ke depan," ungkap Luhut.
Kunjungi situs resmi kami secara langsung di lingkarkediri.pikiran-rakyat.com untuk mendapatkan informasi menarik dan terbaru lainnya.***