Pemerintah Tetapkan Biaya Ibadah Haji 2022, Naik Jadi Rp39,8 Juta Per Jamaah

- 15 April 2022, 16:00 WIB
Pemerintah bersama DPR menetapkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayar jemaah haji tahun ini, rata-rata sebesar Rp39.886.009./Foto: Ilustrasi ibadah haji.
Pemerintah bersama DPR menetapkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayar jemaah haji tahun ini, rata-rata sebesar Rp39.886.009./Foto: Ilustrasi ibadah haji. /Pixabay/Alymo/

 

 

LINGKAR KEDIRI - Pemerintah bersama DPR telah menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 1443 Hijriah/2022 Masehi yakni sebesar Rp39.886.009 per jamaah.

Angka tersebut lebih tinggi dari tahun 2020 yang ditetapkan sebesar Rp35 juta.

Namun meski terjadi kenaikan, biaya haji tambahan tersebut tidak dibebankan kepada calon jamaah haji.

 Baca Juga: Sinetron Ikatan Cinta 15 April 2022, Keberangkatan Al Dipercepat, Kekalahan Amar Semakin Terlihat?

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto dalam rapat pembahasan BPIH pada Rabu lalu, 13 April 2022.

"Tambahan biaya jamaah haji lunas tunda tahun 1441H/2020M dibebankan kepada alokasi virtual account yang telah dimiliki para calon jamaah haji tahun 2020 yang selama ini dikelola oleh Badan Pengelola Keungan Haji (BPKH) RI," ujar Yandri sebagaimana dikutip dari laman Antara.

Yandri menjelaskan bahwa penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji tersebut menggunakan asumsi kuota haji Indonesia 1443H/2022M yang dijadikan dalam pembahasan BPIH sebanyak 110.500 jamaah atau 50 persen dari kuota haji tahun 2019.

Adapun rincian kuota jamaah haji reguler tahun 2022 ini yakni sebanyak 101.660, sedangkan haji khusus sebanyak 8.840 orang.

 Baca Juga: Yosef Mendadak Minta Saksi Wahyu untuk Memiliki Tanggung Jawab: Pokoknya Pak Wahyu Harus…

Sementara itu, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menerangkan bahwa besaran BPIH ditetapkan oleh presiden yang diusulkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari DPR RI.

"Besaran riil biaya yang diperlukan untuk operasional baik di Tanah Air dan Arab Saudi bersumber dari APBN, APBD, setoran awal dan setoran lunas, dana optimalisasi hasil pengembangan keuangan haji, dana efisiensi operasional haji dan sumber lainnya yang sah," tuturnya.

Kunjungi situs resmi kami secara langsung di lingkarkediri.pikiran-rakyat.com untuk mendapatkan informasi menarik dan terbaru lainnya.***

Editor: Haniv Avivu


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah