Network
Lingkar Kediri - Kebijakan penerapan micro lockdown di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat yang diwakili Kepala Staf Kepresidenan, Jendral TNI (Purn) Moeldoko.
Moeldoko mengatakan bahwa kebijakan micro lockdown adalah pilihan yang inovatif dan sejalan keinginan pemerintah pusat.
"Langkah-langkah gubernur sangat inovatif. Kita mendengarkan tadi, sejalan dengan apa yang pemerintah pusat ambil yaitu micro lockdown," kata Moeldoko sebagaimana dikutip Tim Lingkar Kediri 02 dari Antara.
Baca Juga: Hai ARMY! BTS Resmi Perform di Billboard Music Awards 2020 loh, Yuk Simak
Baca Juga: Bansos Non PKH Segera Cair, Cek Disini Informasi dan Syaratnya
Menurut Moeldoko, penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang semakin mikro sangat diperlukan. Tidak diberlakukan untuk keseluruhan kawasan, namun cukup terkonsentrasi, misalnya pada lingkup RW atau beberapa rumah saja.
"Ini yang sedang diterapkan bapak gubernur dan sangat selaras dengan langkah-langkah kebijakan nasional yang diambil pemerintah pusat," kata dia.
Menurut Moeldoko, Presiden Joko Widodo telah menekankan agar PSBB tidak serta merta diterapkan secara makro.
Baca Juga: Sering Remehkan Protokol Kesehatan, Pada Akhirnya Donald Trump dan Istrinya Positif Covid-19
Baca Juga: Eiichiro Oda Sakit, Komik One Piece Chapter 992 Ditunda Hingga 16 Oktober 2020
"Jangan langsung di dalam satu kabupaten dinyatakan PSBB, tidak, tetapi memang kalau kejadiannya dalam sebuah zonasi yang kecil itu perlakuannya semakin mikro. Jadi jangan secara makro nanti akan mengganggu yang lain," kata dia.
Sementara itu, Sri Sultan HB X menyampaikan, selama ini yang dilakukan di DIY adalah pembatasan di tingkat desa.
"Pendatang yang masuk, dikontrol lewat lurah, babinkamtibmas, babinsa, dan anak-anak muda. Yang masuk dimintai data berupa nama dan alamat, sebagai kontrol untuk memudahkan penjejakan," kata dia.
Baca Juga: Cair! 10 Juta Penerima BLT Sudah Bisa Cek Saldo Rekening Bank BRI, BNI dan BCA Mulai 1 Oktober
Baca Juga: Kawah Upas Jadi Saksi Kisah Haru Antara Penumpas PKI dengan Gembong PKI
Dengan cara itu, ia berharap tumbuh kesadaran masyarakat karena diposisikan sebagai subjek.
"Sehingga, tanpa harus digemborkan untuk memakai masker dan sebagainya, dia (masyarakat) akan menjalankan itu," kata Sri Sultan.
Meski demikian, Sultan tidak memungkiri bahwa dalam perkembangan di lapangan bisa muncul klaster penularan Covid-19. Hal tersebut disebabkan pemerintah tidak mungkin bisa membatasi warga DIY pergi atau pun menutup diri dari pendatang.
Baca Juga: Jawab Kerinduan Blink, BLACKPINK Comeback Usung Lagu Berjudul 'Lovesick Girls'
"Yang terpenting itu adalah tracing, sehingga pihak yang kebetulan berada di tempat dan jam yang sama dengan suspect positif, dapat segera ditindaklanjuti," kata raja Keraton Yogyakarta ini.***
