Gunakan Dana Bantuan Covid-19 untuk Berjudi, Kepala Desa Ini Terancam Hukuman Mati!

- 3 Maret 2021, 12:17 WIB
Ilustrasi korupsi.
Ilustrasi korupsi. /* /Pikiran Rakyat//

LINGKAR KEDIRI – Oknum Kepala Desa (Kades) tega gunakan dana bantuan penanggulangan Covid-19 untuk bermain judi dan membayar utang pribadi.

Karena perbuatannya AKR (43) seorang kepala desa dari Musi Rawas (Mura) terancam dijatuhi hukuman mati.

Hal itu dijelaskan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Lubuklinggau, Yuriza Antoni, dalam dakwaannya ketika sidang di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1 A Khusus, pada Senin (1/3/2021).

Baca Juga: Dikabarkan Putus dari Billy Syahputra, Denny Darko Sebut Sosok Ini yang Akan Menikah dengan Amanda Manopo

Terdakwa, lanjut Yuriza, menjabat sebagai Kades Sukowarno pada Mei 2020 sudah menggunakan dana desa tahap 2 dan 3.

Diketahui dana tersebut bernilai sekitar Rp187,2 juta yang digunakan untuk membayar utang pribadi dan berjudi.

"Sebenarnya peruntukan dana itu seharusnya untuk pencegahan dan penanggulangan corona bagi warga setempat dan dibagikan Rp600.000 per kepala keluarga," katanya sebagaimana dikutip dari PMJ News.

Baca Juga: Denny Darko Bicara Soal Kasus Nissa Sabyan: Sudah Akui Saja kalau Memang Terjadi

Baca Juga: Viral Video Aldi Taher Joget ‘I Love You So Much Nissa Sabyan’, Begini Reaksi Netizen

Majelis hakim yang diketuai oleh Sahlan Effendi, JPU menjerat terdakwa dengan Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 18 UU nomor 20 tahun 2001.

"Sebagaimana Pasal yang didakwakan maka terdakwa diancam pinada penjara maksimal 20 tahun," sambungnya.

Tidak hanya itu, jika merujuk kepada Peratruran Presiden RI No 11 tahun 2020 tentang penyalahgunaan dana penanggulangan Covid-19, maka terdakwa dapat terancam hukuman mati.

Baca Juga: Mbak You Peringatkan Arya Saloka, Bukan Tentang Pelakor, Tapi Tentang Ini

Baca Juga: Viral Video Aldi Taher Joget ‘I Love You So Much Nissa Sabyan’, Begini Reaksi Netizen

Disisi lain, penasihat hukum terdakwa, Supendi, tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan yang disampaikan JPU.

Namun, Majelis Hakim memutuskan untuk menunda persidangan untuk dilanjutkan pada agenda pemeriksaan saksi-saksi yang akan dilaksanakan pekan depan.***

Editor: Dwiyan Setya Nugraha

Sumber: PMJ News


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah