LINGKAR KEDIRI – Indonesia mengatakan penerapan koridor perjalanan antar anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) harus dipercepat untuk mempercepat pemulihan ekonomi regional pascapandemi.
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan pada Kamis 17 Februari 2022 bahwa implementasi ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework (ATCAF) berjalan lambat.
Berbicara pada konferensi pers virtual setelah Retret Menteri Luar Negeri ASEAN di ibukota Kamboja Phnom Penh, Marsudi mengatakan bahwa ATCAF dapat dilaksanakan melalui pengaturan bilateral maupun komprehensif.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Taurus 20 Februari: Keuangan Anda Akan Dalam Tekanan, Harus Ambil Solusi
“Untuk itu, Indonesia mendorong percepatan implementasi ATCAF, baik melalui perjanjian bilateral maupun pembukaan yang komprehensif dengan protokol kesehatan yang ketat,” kata Mdm Marsudi.
ASEAN telah membahas ATCAF sejak 2020 yang akan memungkinkan orang-orang dari kawasan itu untuk bepergian dengan bebas di tengah pandemi COVID-19.
Indonesia sejauh ini telah membuka Nongsapura di Batam dan Lagoi di Bintan untuk para turis dari Singapura yang divaksinasi sejak akhir Januari yang memungkinkan para turiske daerah-daerah ini tanpa karantina.
Pada hari Rabu, Singapura juga mengumumkan bahwa pengaturan jalur perjalanan yang divaksinasi (VTL) melalui laut dari Batam dan Bintan di Indonesia akan diluncurkan mulai 25 Februari 2022.
Indonesia dan Malaysia juga telah mengumumkan kembali pada bulan November bahwa kedua negara akan memulai koridor perjalanan tetapi rinciannya belum dikonfirmasi.
Mengenai Myanmar, Marsudi mengatakan bahwa dia dan rekan-rekan ASEAN-nya prihatin dengan situasi di negara itu dan kurangnya kemajuan yang signifikan dalam menerapkan Konsensus Lima Poin yang disepakati dengan ASEAN pada April tahun lalu.
ASEAN mengundang Myanmar untuk mengirim perwakilan non-politik ke pertemuan menteri luar negeri hari Kamis, tetapi junta Myanmar memilih untuk tidak mengirim perwakilan.
Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer menggulingkan pemerintah sipil tahun lalu, dan sedikitnya 1.500 warga sipil tewas dalam tindakan keras terhadap protes anti-junta.
“Semua negara ASEAN mengharapkan kemajuan dalam implementasi Five-Point Consensus,” kata Mdm Marsudi seraya menambahkan bahwa implementasi itu penting bagi rakyat Myanmar.
Mdm Marsudi juga mengatakan bahwa para menteri luar negeri ASEAN telah menegaskan kembali posisi mereka tentang pentingnya perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan dengan memiliki Kode Etik yang substantif dan efektif, sejalan dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut ( UNCLOS).
ASEAN dan China telah merundingkan kode etik regional untuk menyelesaikan perselisihan selama beberapa tahun tetapi pandemi COVID-19 telah menunda pembicaraan lebih lanjut.
Kunjungi situs resmi kami di lingkarkediri.pikiran-rakyat.com untuk mendapatkan informasi menarik dan terbaru lainnya.***