Network
LINGKAR KEDIRI - Setelah Joe Biden dilantik sebagai presiden, China sudah mulai mengangkat isu Laut China Selatan ke Amerika.
Amerika Serikat (AS) telah mengirim kapal perang USS John S.McCain melewati kepulauan yang dikuasai China di Laut Natuna Utara.
Dikutip dari RT.com, Jumat, 5 Februari 2021, pengerahan kapal perang AS ini sebagai unjuk kekuatan dalam misi pertama yang dilakukan sejak Presiden Joe Biden menjabat.
Baca Juga: Awas Buah Juga Dapat Mengandung Gula Tinggi, Mengapa Demikian? Simak Penjelasan Berikut Ini
Misi tersebut dalam sebuah pernyataan mengklaim bahwa kapal 'John S. McCain' USS berlayar sesuai hak navigasi dan kebebasan di sekitar Kepulauan Paracel serta sesuai dengan hukum internasional.
Pemerintahan Joe Biden mengindikasikan bahwa misi lebih lanjut akan tetap dilakukan dan menyatakan bahwa militer AS akan 'terbang, berlayar dan beroperasi di mana saja yang diizinkan oleh hukum internasional'.
Melalui Kementerian Luar Negeri, Pemerintah Cina menganggap keberadaan armada Angkatan Laut Amerika di Laut Cina Selatan hanyalah untuk menakut-nakuti.
"Amerika Serikat rutin mengirim kapal dan pesawatnya ke Laut Cina Selatan untuk memperlihatkan kekuatannya. Itu tidak kondusif untuk perdamaian dan stabilitas di sana," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Zhao Lijian pada Senin, 25 Januari 2021.
Pemerintah Cina pun meminta Amerika untuk menarik kapal perangnya dari wilayah perairan yang mereka sebut Nine Dash Line.
Diketahui, kapal perang tersebut telah melakukan operasi di wilayah itu setelah melakukan perjalanan melalui Selat Taiwan pada hari Kamis, 4 Februari 2021.
Baca Juga: Beruntung Banget! 3 Zodiak Ini Akan Dipenuhi Cinta di Hari Valentine 2021
Sementara itu, pada Kamis, China telah mengkritik AS sebagai ancaman dan provokasi di wilayah sengketa tersebut.
"China akan terus mempertahankan tingkat kewaspadaan yang tinggi setiap saat, menanggapi semua ancaman dan provokasi setiap saat, dan dengan tegas mempertahankan kedaulatan nasional dan integritas wilayah," kata Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin.
China juga telah mendesak pemerintahan Biden untuk memainkan peran konstruktif bagi perdamaian dan stabilitas regional.
Laut China Selatan atau Laut Natuna Utara telah menjadi subjek perselisihan yang sedang berlangsung antara Barat dan Beijing.
Hal ini karena China mengamankan wilayah dan membangun instalasi militer di tanah buatan. Negara-negara Barat seperti AS mengklaim pembangunan pulau buatan itu ilegal.
Namun, China berpendapat bahwa mereka memiliki hak untuk mengontrol wilayah itu karena mereka memiliki hak teritorial sejak ratusan tahun yang lalu.***
