LINGKAR KEDIRI - Presiden Indonesia Lawyer Club (ILC) yang biasa di sapa Bung Karni mengatakan bahwa selasa kemarin, (15/12) merupakan episode terakhir.
Bung Karni mengatakan ILC akan cuti tayang pada tahun depan.
Dia juga menyebut tidak ada campur tangan pemerintah dibalik cuti tayang program ILC.
Baca Juga: Sempat Kabur Setelah Tabrak Dua Kendaraan Lain, Artis Salshabila Adriani dalam Pengaruh Alkohol?
"Dear Pencinta ILC: Sekalian kami umumkan edisi ini adalah episode terakhir akhir tahun ini dan merupakan episode perpisahan. Sebab mulai tahun depan berdasarkan keputusan manajemen TV One, ILC dicutipanjangkan sementara waktu. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada Pencinta ILC," tulis Karni melalui akun twitternya.
"Sebab mulai tahun depan berdasarkan keputusan manajemen TV One, ILC dicutipanjangkan sementara waktu,” tulis Karni Ilyas.
Menanggapi hal itu, politisi Partai Gerindra yang kerap diundang sebagai narasumber dalam acara tersebut, Fadli Zon ikut berkomentar.
Lewat cuitan di akun Twitter pribadinya, pemilik gelar Datuak Bijo Dirajo Nan Kuniang tersebut menyinggung soal demokrasi.
"Terima kasih atas peran @ILCtv1 selama ini. Kelihatannya demokrasi memang telah dimatikan," tulis Fadli.
Baca Juga: Setelah Mensos Terjerat Korupsi, Kemensos akan Tetap Salurkan Bantuan Sosial di Tahun 2021
Bukan hanya Fadli Zon, Rizal Ramli pun turut berkomentar bahwa ILC merupakan program biasa yang menampilkan debat antara tokoh dan tak jarang program ILC membawa pembelajaran.
"Saya bingung kok ini yang kuasa takut sama yang model begini doang, harusnya biasa aja," kata Rizal.
Rizal juga membandingkan kondisi saat ini dengan zaman pemerintahan Gusdur dan Habibie, yang menurutnya banyak kritik dan bullying pada pemerintah.
"Justru kebebasan untuk berpikir, berpendapat itu akan membuat demokrasi lebih bermanfaat. Jadi saya lihat sederhana, ini menunjukkan yang kuasa semakin panik, semakin tidak percaya diri, semangat otoriternya semakin menggebu gebu, takut sama bayangan sendiri," kata Rizal.
Bung Karni pun memberikan klarifikasi bahwa itu adalah keputusan manajemen.
"Bukan karena pemerintah takut atau larang, ini lebih ke keputusan manajemen kami sendiri," katanya.***