LINGKAR KEDIRI - Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan ingin meningkatkan Produk Belanja Dalam Negeri (PDN).
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bahkan ingin meningkatkan PDN melalui e-katalog hingga Rp500 triliun pada tahun ini.
"Kalau bisa kita tetap tingkatkan mungkin sampai Rp500 triliun pada bulan April nanti dan harus selesai pada 31 Mei sehingga angka pada pertumbuhan ekonomi akan bisa terlihat pada tahun ini," kata Luhut dalam Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia 2022 yang ditayangkan secara daring dari Bali, Jumat.
Baca Juga: Tak Tinggal Diam Rusia Mulai Menyerang Laut untuk Pertahankan Posisinya, Ukraina Lakukan Hal Ini
Luhut menjelaskan berdasarkan hitungan Badan Pusat Statistik (BPS), jika Rp400 triliun belanja pemerintah dihabiskan di dalam negeri, maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi sekitar 1,6 persen hingga 1,7 persen.
"Kalau lewat 31 Mei, angka ini tidak masuk lagi. Jadi pertumbuhan 5,2 persen atau 5 persen yang diramalkan pemerintah, dengan ini bisa kita tambah 1 persen sampai 1,7 persen. Dan itu akan bisa tumbuh ekonomi kita di sekitar 6 persen lebih," katanya dikutip Ndari Antara.
Aksi tersebut akan mampu menciptakan permintaan produk dalam negeri, memperkuat suplai melalui peningkatan kapasitas pengembangan industri dan investasi baru serta mengembangkan loka pasar pemerintah sebagai pasar utama.
"Ini saya pikir sangat bagus karena pemerintah adalah the biggest buyer (pembeli terbesar)," katanya.
Di sisi lain, program tersebut juga akan mendukung terciptanya 2 juta lapangan kerja baru.
Luhut menjelaskan untuk mendukung komitmen belanja PDN, pemerintah terus mendorong percepatan pembentukan Tim P3DN di seluruh Indonesia, melengkapi yang saat ini sudah ada di 25 K/L, 8 BUMN, dan 103 pemerintah daerah.
Lebih lanjut, LKPP, Kementerian Perindustrian, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan telah melakukan perbaikan ekosistem digital belanja pemerintah untuk mendukung percepatan pembayaran nontunai melalui kartu kredit pemerintah dengan QRIS.
"Dengan kartu kredit pemerintah, itu akan mengurangi cost (biaya) kita kira-kira 20-30 persen. Jadi negeri ini kita suka tidak suka, akan jadi lebih efisien ke depan," ungkap Luhut.
Kunjungi situs resmi kami secara langsung di lingkarkediri.pikiran-rakyat.com untuk mendapatkan informasi menarik dan terbaru lainnya.***