LINGKAR KEDIRI – Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat dikatakan mulai menjamur di wilayah Indonesia.
Banyak masyarakat mulai memberanikan diri untuk membuka usaha sendiri atau bisa disebut berwirausaha.
Oleh sebab itu, pemerintah harus hadir dalam membantu para pengusaha UMKM ini agar tetap berjalan usahanya.
Baca Juga: Rumor Terus Beredar, Salah Satu Pakar Italia Prediksi Antonio Conte Akan Datang ke Old Trafford?
Lantaran, sektor UMKM sendiri memiliki peran penting dalam perekonomian di Indonesia.
Baru-baru ini, ada program yang dicanangkan pemerintah yaitu Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.
Kini pemerintah terus mendorong aksi afirmasi Bangga Buatan Indonesia guna mendorong peningkatan usaha para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
“Pemerintah senantiasa mendorong para pelaku UMKM untuk bergabung ke platform digital melalui program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu, dilansir LingkarKediri dari Antara.
Lebih lanjut, hingga akhir 2020, tercatat sebanyak 11,7 juta UMKM on boarding ke bisnis daring dan diharapkan pada 2030 mendatang jumlah UMKM yang go digital akan mencapai 30 juta usaha.
Dari sisi UMKM, Pemerintah terus berkomitmen mendukung agar UMKM semakin tangguh dan bisa naik kelas.
Baca Juga: Pemkot Kediri Susun Strategi Baru untuk Tingkatkan Perekonomian Warga Melalui Ekspor Ikan Hias
Komitmen tersebut dapat dilihat melalui berbagai pelatihan, pembiayaan, hingga regulasi Pemerintah yang berpihak ke UMKM.
Dukungan tersebut dilakukan karena UMKM memiliki peran sangat besar bagi perekonomian nasional.
UMKM berkontribusi lebih dari 61 persen terhadap PDB Indonesia dan menyerap 97 persen total tenaga kerja nasional.
Baca Juga: Kota Kediri Gelar Lomba Inovasi Teknologi 2022 untuk Meningkatkan Indeks Inovasi Daerah
Untuk diketahui, Presiden menargetkan hingga Mei 2022, anggaran sebesar Rp400 triliun dapat digunakan untuk pembelian barang dari dalam negeri.
Presiden juga meminta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk menyediakan berbagai macam produk yang dibutuhkan oleh Pemerintah dalam e-Katalog.
Selain itu, Presiden juga mengarahkan agar jajarannya mempermudah perizinan SNI bagi UMKM.
Kunjungi situs resmi kami secara langsung di lingkarkediri.pikiran-rakyat.com untuk mendapatkan informasi menarik dan terbaru lainnya.***