Bisa Saja Minta DPR untuk Revisi UU ITE, Jokowi: Terutama Menghapus Pasal Karet!

- 16 Februari 2021, 06:00 WIB
Presiden Jokowi
Presiden Jokowi /Screnshot Youtube Sekretariat Kabinet RI Media Kupang/

Presiden Jokowi mengingatkan bahwa fungsi uatama UU ITE adalah untuk menjaga ruang digital yang ada di Indonesia agar lebih bersih, sehat, beretika, dan dapat dimanfaatkan secara produktif.

Namun, ia tidak menginginkan penerapan UU ITE tersebut malah menimbulkan rasa ketidakadilan di tengah masyarakat.

Baca Juga: Terkenal Pemilih, 4 Pasangan Zodiak Terbaik untuk Virgo Ini Mampu Luluhkan Hatinya

Presiden Jokowi menilai, belakangan UU ITE malah banyak digunakan oleh masyarakat sebagai rujukan hukum untuk membuat laporan ke pihak kepolisian.

Akan tetapi, dalam penerapannya seringkali timbul proses hukum yang dianggap beberapa pihak kurang memenuhi rasa keadilan.

“Oleh karena itu saya minta Kapolri, jajarannya lebih selektif menyikapi dan menerima pelaporan pelanggaran UU ITE. Hati-hati pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir, harus diterjemahkan secara hati-hati, penuh dengan kehati-hatian. Buat pedoman intrepretasi resmi terhadap pasal-pasal UU ITE, biar jelas,” ujar Presiden Jokowi.

Baca Juga: 22 Kata-Kata Motivasi Kehidupan Bikin Semangat dan Bangun dari Keterpurukan

Lebih lanjut, Kapolri pun diinstruksikan agar meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan UU ITE tersebut secara lebih konsisten, akuntabel dan berkeadilan.

“Tentu saja kita tetap harus jaga ruang digital Indonesia, agar bersih, agar sehat, agar beretika, penuh dengan sopan santun, penuh dengan tata krama, dan juga produktif,” pungkasnya.***

Halaman:

Editor: Dwiyan Setya Nugraha

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah