Network
Hersubeno Arief pun menjelaskan beberapa hal yang dimaksud sebagai kekerasan seksual dalam Pasal 5 Permendikbud 30/2021 yang menuai kontroversi di berbagai kalangan.
Seperti memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan korban, membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban, dan perbuatan semacamnya adalah yang dimaksud dalam Permendikbud itu.
Baca Juga: Spoiler dan Link Baca Solo Leveling 173 Terbaru, Duel Satu Lawan Satu, Mutant dan Iron Body Tumbang
Frasa ‘tanpa persetujuan korban’ yang berada dalam aturan itu dinilai melegalkan celah predator seks bebas.
Hersubeno juga menganggap semua tidak akan setuju karena mengandung nuasansa liberal dan berlawanan dengan nilai Pancasila terkhusus sila pertama.
"Harusnya semua peraturan perundang-undangan itu mencantumkan atau setidak-tidaknya menjiwai dari norma yang terkandung dalam Pancasila," tambahnya.
Hersubeno Arief mengakui bahwa ketentuan dalam Permendikbud 30/2021 sesungguhnya terlihat sangat bertujuan mulia jika dibaca secara tekstual.
Walaupun banyak nilai-nilai mulia dan luhur dalam Permendikbud 30/2021 tersebut akan tetapi kembali ke frasa ‘tanpa persetujuan korban’ seolah dilegalkan oleh Nadiem dan digunakan sebagai celah civitas akademika untuk melancarkan aksi.
"Sesungguhnya kalau kita baca aturan semuanya itu, aturannya sangat bagus, tetapi kemudian yang jadi masalah ada frasa 'tanpa persetujuan korban'. Ini yang dimaksud dengan seks secara sukarela atau seks konsensual," terangnya.***
