Pembagian Vaksin Covid-19 Ada yang Gratis dan Berbayar, Ini Keterangan Erick Thohir

- 5 September 2020, 08:41 WIB
Vaksin Covid-19 siap diproduksi massal
Vaksin Covid-19 siap diproduksi massal / Xinhua/Zhang Yuwei

LINGKAR KEDIRI - Ketua Satgas Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Erick Thohi mengatakan bahwa Bio Farma mampu memproduksi vaksin Covid-19 sejumlah 250 juta dosis per tahun di akhir 2020.

Erick memiliki target vaksin masal pada akhir tahun 2020. Yang nantinya vaksinasi dilakukan dengan cara manidiri atau berbayar.

"Tapi bukan berarti yang bayar didahulukan dari yang gratis, bukan. Nanti ada sinkronisasi jadwal data, jadi bukan juga diputarbalikkan seakan-akan pemerintah cari uang, tapi pemerintah punya gratis," ucap Erick pada Sabtu, 5 September 2020.

Baca Juga: Galaxy S20 Fan Edition (FE) Belum Rilis, Ini Bocoranya

 

Mengutp Antara, Erick sempat mengatakan kalau Bio Farma telah bekerja sama dengan Sinovac terkait bahan baku vaksin Covid-19.

Maka Bio Farma nantinya harus membeli bahan baku ke Sinovac seharga 8 dollar AS atau sekitar Rp117.135 (kurs Rp 14.641) per dosisnya.

Kalkulasi harga siap edar menurut perkiraan dari Bio Farma yaitu 25-30 dollar AS atau sekitar Rp366.000 sampai Rp439.000.

"Nanti ada istilahnya vaksin gratis secara massal yang diharapkan bisa di awal tahun depan," ujar Erick.

Rencananya, kata Erick, vaksin gratis untuk masyarakat menggunakan anggaran APBN dengan menggunakan data BPJS Kesehatan sebagai dasar pemberian vaksin.

"Kalau dilihat dari data-data ekonomi, pemasukan kepada negara cukup rentan. Nah kami juga mengusulkan bila memungkinkan untuk masyarakat juga bisa membayar vaksin mandiri untuk yang mampu," ucap Erick.

Baca Juga: Menteri BUMN Bekerjasama dengan PBNU untuk Akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional

Sekitar 1,5 juta tenaga medis menjadi prioritas penerima vaksin. Jumlah itu masih dalam hitungan estimasi.

"1,5 juta ini harus dipastikan dapat vaksin duluan, karena mereka yang terdepan melakukan imunisasi atau vaksinasi massal," ujar Erick.

Erick Thohir masih terus berkonsolidasi dengan IDI, PPNI, serta Ikatan Bidan Indonesia. Erick pun meminta agar IDI tidak salah konsilidasi data.***

 

Editor: Haniv Avivu

Sumber: Permenpan RB


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah