Network
Lingkar Kediri - Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2020 masih menjadi perdebatan. Ada yang setuju lanjut dan ada yang tidak.
Namun, pemerintah secara tegas mengumumkan bahwa proses penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020 tetap dilaksanakan sesuai jadwal, yaitu 9 Desember 2020.
Kebijakan tersebut berseberangan dengan komitmen dua ormas Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama' (NU) dan Muhammadiyah, yang menginginkan agar Pilkada ditunda.
Baca Juga: Kalahkan Betis 3-2, Ramos: Kami Memiliki Mentalitas Untuk Bangkit
Baca Juga: Pasca Pemberlakuan PSBB, Jalan di Jakarta Sepi Kendaraan
Salah satu ulama Indonesia, Mustofa Bisri, mengomentari dalam akun twitter pribadinya @gusmusgusmu tentang kebijakan pemerintah untuk tetap mengadakan pilkada sesuai tanggal.
Menurut Gus Mus (begitu sapaannya), hanya pemerintah saja yang yakin untuk Pilkada dilanjutkan.
Padahal rakyat yang direpresentasikan oleh NU dan Muhammadiyah menginginkan agar menunda penyelenggaraan Pilkada serentak itu.
Baca Juga: Pemutaran Film G30S PKI, Mahfud: Pemerintah Tidak Melarang
Baca Juga: Update Covid-19 Kediri: Tambah 5 Kasus Positif per Sabtu, 26 September 2020
"Rakyat, minimal yang diwakili NU dan Muhammadiyah, telah meminta Pemerintah menunda Pilkada Serentak. Tapi tampaknya pemerintah masih yakin dengan kemampuannya menjaga dan menanggulangi dampak pandemi," tulis Gus Mus dalam akun twitternya.
Ia mengkhawatirkan apabila terjadi ketidaksesuaian antara kebijakan dari atasan dan proses implementasinya dibawahan.
"Kita khawatir yang yakin hanya yang di Atas sana. Dibawah ini seperti dalam berita ini (menanggapi berita tentang polisi yang takut membubarkan konser dangdut di Tegal)," tulis Gus Mus.***
