Network
LINGKAR KEDIRI- Aksi demonstrasi respon penolakan Undang-Undang Cipta Kerja berakhir ricuh di berbagai kota besar di Indonesia.
Massa terlibat bentrok dengan para aparat hingga terjadi perusakan fasilitas umum di sekitar lokasi demo saat aksi penolakan berlangsung.
Demonstrasi ini dihadiri oleh ribuan mahasiswa dan buruh.
Baca Juga: Polemik UU Cipta Kerja, LIPI: Nalar Logisnya akan Langgengkan Sistem Outsourcing
Suasana ramai dan ricuh menyebabkan penerapan protokol kesehatan untuk mejaga jarak dan penggunaan masker sulit diterapkan.
Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menyampaikan aksi tersebut berpotensi menjadi klaster baru dalam penyebaran Covid-19.
Ketua Mitigasi PB IDI, Dr. M. Adib Khumaidi, SpOT mengaku khawatir akan lonjakan kasus ini.
Baca Juga: Ramalan Zodiak 9 Oktober 2020, Cancer Lagi Butuh Disayang-Sayang Nih
"Kekhawatiran kami sebagai tenaga kesehatan, akan terjadi lonjakan masif yang akan terlihat dalam waktu 1-2 minggu mendatang," ujarnya pada Jumat 9 Oktober 2020, dikutip dari Pikiran-Rakyat.com dalam judul Soal Demo Penolakan Omnibus Law, PB IDI: Khawatir Lonjakan Kasus Covid dalam 2 Minggu ke Depan.
Ia juga mengatakan aksi demonstran tersebut tidak menerapkan protokol kesegatan dan berlangsung di beberapa daerah di Indonesia.
Berdasarkan pengawasannya, daerah yang memiliki lojakan kasus Covid-19 malah mengabaikan protokol kesehatan.
Baca Juga: Demonstrasi Tolak Omnibus Law di Malang,Pecahkan Kaca Mobil Dinas Walikota hingga Bakar Mobil Aparat
"Selain berkerumun, para demonstran juga tampak tidak menggunakan masker sesuai dengan anjurannya," ujarnya.
Ia juga menjelaskan, sebagian besar pasien Covid-19 yang ditangani para dokter merasa menyesal tidak mematuhi protokol kesehatan setelah terinfeksi.
"Mereka merasakan betul bahwa Covid itu nyata dan menyiksa tubuh," ujarnya.
"Oleh karena itu, cegahlah diri Anda dari penularan dan cegahlah diri Anda juga untuk menjadi sumber penularan," tambahnya.*** (Tita Salsabila/ Pikiran Rakyat)
