LINGKAR KEDIRI- Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah M Zain berharap Kementerian Agama (Kemenag) juga diberikan alokasi kuota seleksi Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Pernyataannya ini didasarkan pada keadaan lapangan yang mana mayoritas guru binaan Kemenag berstatus Non PNS, baik guru madrasah maupun guru agama pada satuan pendidikan sekolah.
“Dirjen Pendidikan Islam M Ali Ramdhani telah bersurat kepada Deputi Menteri Bidang Pendidikan dan Agama Kemenko PMK. Kami berharap digelar rapat koordinasi lintas kementerian untuk membahas penetapan kuota dan criteria seleksi PPPK Guru,” ujar M Zain di Jakarta, Kamis (24/12).
Baca Juga: Login siagapendis.com, Subsidi Gaji Rp1,8 Juta untuk Guru PAI Non PNS Sudah Cair, Begini Caranya
Baca Juga: Guru Madrasah Non PNS Cek Simpatika.kemenag.go.id! Subsidi Gaji Bisa Dicairkan, Begini Caranya
Zain mengatakan bahwa perlu diadakan rapat koordinasi antara Ditjen GTK Kemendikbud, KemenpanRB, BKN dan pihak terkait lainnya agar dapat membahas bersama mengenai alokasi kuota seleksi PPPK, termasuk bagi guru di lingkup Kemenag.
Zain menerangkan bahwa saat ini, ada sebanyak 617.544 guru madrasah yang berstatus Non PNS/honorer atau 82,28%.
Sedangkan untuk guru PAI pada satuan pendidikan sekolah ada sebanyak 124.781 orang yang berstatus Non PNS/Honorer atau 53,86%.
Baca Juga: Segera Cek Simpatika, Siapakan 3 Berkas Ini untuk Cairkan Subsidi Gaji Guru Madrasah Non PNS
Baca Juga: Kemenag: Siswa-siswi Madrasah Aliyah yang Berprestasi Harusnya Bisa Masuk PTKIN Tanpa Tes
Lalu, guru PNS pada madrasah yang akan memasuki masa pensiun pada 2020 dan 2021 sebanyak 6.737 orang.
Oleh karena itu, Kemenag berharap mendapatkan alokasi kuota PPPK sehingga para guru Non PNS di lingkup Kemenag dapat mengikuti seleksinya tahun depan.
“Kami akan usahakan semaksimal mungkin kuota yang bisa dialokasikan untuk Kemenag, dari 1,2 juta yang saat ini tersedia di Kemendikbud,” tandasnya.***