LINGKAR KEDIRI – Setelah sebelas pegawainya terkonfirmasi positif COVID-19, Pengadilan Negeri Surabaya lockdown mulai hari ini sampai tanggal 22 Januari mendatang.
Sebelas pegawai terkonfirmasi positif COVID-19 setelah dilakukan uji usap massal pada 13 Januari lalu.
Hal ini dibenarkan oleh Humas PN Surabaya Martin Ginting dalam keterangan tertulisnya pada Senin, 18 Januari 2021.
Baca Juga: Hari Terakhir Trump, Israel Setujui Pembangunan Pemukiman Baru di Tepi Barat Palestina
"Sebelas orang yang positif terpapar dan terbanyak adalah dari kalangan panitera pengganti," kata Martin seperti dikutip Lingkar Kediri dari ANTARA.
Temuan sebelas pegawai yang positif COVID-19 tersebut menyusul empat orang pegawai lainnya yang terlebih dahulu terkonfirmasi positif COVID-19.
Kondisi tersebut mengharuskan pihak Pengadilan Negeri Surabaya memberlakukan lockdown sampai tanggal 22 Januari.
Baca Juga: Samsung Bakal Hapus Charger dan Earphone Dalam Paket Penjualan Gawainya
"Atas dasar kondisi tersebut maka Kepala PN Surabaya, Bapak Joni melaporkan kepada Pengadilan Tinggi Jatim dan mendapatkan arahan untuk melakukan lockdown di PN Surabaya mulai hari ini sampai 22 Januari," tutur Martin.
Menurut Kepala Pengadilan Negeri Surabaya, kata dia, keselamatan ASN PN Surabaya maupun masyarakat pengguna jasa PN Surabaya adalah menjadi pertimbangan utama dalam lockdown ke-3 ini.
Baca Juga: MUJUR BANGET! Bakal Bersinar di 2021, Enam Pemilik Zodiak Ini Telah Bekerja Keras di 2020
"Diharapkan dengan adanya lockdown ini, maka PN Surabaya telah mengakomodir kebijakan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus di lingkungan PN Surabaya," katanya.
Ia mengatakan, hal itu penting karena sebelum COVID-19 maupun setelahnya, intensitas kunjungan publik ke PN Surabaya sangat tinggi, sehingga kerumunan massa pada jam pelayanan sangat potensi sebagai pusat penyebaran virus.
Baca Juga: Bakal Ada Benda Jatuh dari Langit, Benarkah? Ini Ramalan Denny Darko Tentang Bencana Pada 2021
"Apalagi pengguna jasa pengadilan berasal dari berbagai daerah, sehingga Kepala Pengadilan Negeri Surabaya merasa penting dihentikan pelayanan publik untuk sementara waktu," katanya.***