Mengenai Myanmar, Marsudi mengatakan bahwa dia dan rekan-rekan ASEAN-nya prihatin dengan situasi di negara itu dan kurangnya kemajuan yang signifikan dalam menerapkan Konsensus Lima Poin yang disepakati dengan ASEAN pada April tahun lalu.
ASEAN mengundang Myanmar untuk mengirim perwakilan non-politik ke pertemuan menteri luar negeri hari Kamis, tetapi junta Myanmar memilih untuk tidak mengirim perwakilan.
Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer menggulingkan pemerintah sipil tahun lalu, dan sedikitnya 1.500 warga sipil tewas dalam tindakan keras terhadap protes anti-junta.
“Semua negara ASEAN mengharapkan kemajuan dalam implementasi Five-Point Consensus,” kata Mdm Marsudi seraya menambahkan bahwa implementasi itu penting bagi rakyat Myanmar.
Mdm Marsudi juga mengatakan bahwa para menteri luar negeri ASEAN telah menegaskan kembali posisi mereka tentang pentingnya perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan dengan memiliki Kode Etik yang substantif dan efektif, sejalan dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut ( UNCLOS).
ASEAN dan China telah merundingkan kode etik regional untuk menyelesaikan perselisihan selama beberapa tahun tetapi pandemi COVID-19 telah menunda pembicaraan lebih lanjut.
Kunjungi situs resmi kami di lingkarkediri.pikiran-rakyat.com untuk mendapatkan informasi menarik dan terbaru lainnya.***