Network
Lingkar Kediri - Anggaran pemerintah yang besar seharusnya bisa mendorong untuk mengurangi ketimpangan kemiskinan.
Pengelolaan anggaran yang menjadi otoritas pemerintah harusnya ada perubahan signifikan bila negara ini mau berubah menjadi lebih baik.
"Pengelolaan APBN 2021 harus dipikul dengan rasa tanggung jawab yang besar dengan memperhatikan kekuatan moral yang tinggi sehingga menekan sebesar-besarnya ketidakefisienan dan ketidakefektifan anggaran negara," kata Anggota DPR RI komisi VI, Nevi Zuairina, dalam pernyataannya, Kamis 20 Agustus 2020.
Baca Juga: Dampak OTT Global Dikhawatirkan Dapat Berefek Buruk bagi Indonesia
Dia menambahkan, ketimpangan angka kemiskinan di Indonesia masih besar. Angka kemiskinan di perdesaan mencapai 12,6 persen dan di perkotaan 6,56 persen.
"Perlu ada terobosan yang menggebrak sehingga negara ini menjadi bangun dan bertindak. Kita harus segera bangkit, berdiri dan melakukan sesuatu yang menjauhkan negara ini masuk dalam badai marabahaya sistemik", kata Nevi.
"Pertumbuhan ekonomi minim, Lapangan kerja tidak efektif, pengangguran naik menjadi 7,05 Juta orang pada tahun 2019, rendahnya realisasi Pendapatan Negara yang hanya sebesar 90,6 persen dari target dan masih banyak lagi persoalan yang menjadi benang kusut dari pusat hingga daerah," ujarnya.
Mengutip Pikiran-Rakyat.com dalam "Ekonomi Indonesia Masih Rapuh Akibat Ketimpangan Kemiskinan Tidak Dapat Dikendalikan"Legislator asal Sumatera Barat ini mengkhawatirkan perlambatan pertumbuhan investasi di Indonesia.
"Pada 2019, total investasi hanya tumbuh 12 persen saja. Penyerapan tenaga kerja mencapai 1,03 juta orang sepanjang 2019," ucapnya.
