Network
Lingkar Kediri - Ekosistem digital yang terjadi di Indonesia pada dasarnya berakibat dari semakin cepatnya proses perkembangan bisnis model over the top (OTT) global yang beroperasi di Indonesia, seperti Google, Facebook, dll.
Namun, institusi yang saat ini berwenang dalam membuat suatu instrumen hukum dalam bentuk regulasi dan produk institusi bagi industri digital di tanah air masih belum efisien.
Seperti halnya yang diungkapkan Ketua Umum Serikat Karyawan (Sekar) Telkom, Edward Simanjuntak pada diskusi bertajuk Kedaulatan Jaringan Nasional dalam Mendukung Ketahanan Ekonomi yang Kokoh dan Berkelanjutan, di Bandung, Rabu 12 Agustus 2020.
Baca Juga: Bulan Agustus Ini Pemerintah akan Berikan Bantuan Dana untuk Pelaku UMKM, Perhatikan Syaratnya!
"Indonesia harus mampu memitigasi dampak negatif dan memaksimalkan manfaat OTT global untuk perekonomian nasional," tuturnya.
Mengutip PIkiran-Rakyat.com dalam artikel "Ancam Kedaulatan Indonesia, Pemerintah Didesak Segera Mitigasi Dampak Negatif OTT Global".
Keterbukaan dan perekonomian dengan sistem pasar bebas serta berbagai
langkah deregulasi yang ditempuh pemerintah harus memberikan manfaat yang besar bagi perkembangan perekonomian nasional.
Apalagi, besarnya potensi pasar Indonesia sudah menjadi daya tarik yang besar bagi pemodal, tak terkecuali pemain OTT global.
Baca Juga: Jawab Kegelisahan Guru, PGRI dan Smart Training Kembangkan BDR Berbasis Kearifan Lokal Saat Pandemi
