Network
LINGKAR KEDIRI - Indonesia telah mendapat kebijakan pemberian pinjaman bantuan fiskal sebesar 50 miliar yen (setara Rp6,95 triliun, dengan kurs Rp138,95 per yen) dari negara Jepang.
Hal tersebut telah ditetapkan oleh Jepang, untuk meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana di Indonesia.
Perdana Menteri (PM) Jepang Yoshihide Suga, menyatakan dalam dalam pers rilis kepada media, bersama Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Baca Juga: Peringati Hari Santri Nasional 2020, Ada 2 Logo Resmi dan Himbauan dari Kemenag loh! Simak ini..
Baca Juga: Mampu Bersihkan Arteri dan Jaga Kesehatan Jantung, Konsumsi Setiap Hari 5 Bahan Herbal ini
Hal tersebut telah dikonfirmasi, setelah melakukan pertemuan bilateral kedua negara di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa 20 Oktober 2020 kemarin.
"Dengan mempertimbangkan dampak penyebaran COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia, pada kesempatan ini Jepang telah menetapkan pemberian pinjaman sebagai bantuan fiskal sebesar 50 miliar yen," ujar PM Yoshihide Suga di Bogor, seperti dilansir dari laman ANTARA pada 21 Oktober 2020.
Yoshihide Suga juga mengatakan tujuan bantuan tersebut diberikan, yakni untuk penanggulangan bencana di Negara Indonesia.
Baca Juga: Tidak Bisa Login www.depkop.go.id? Ini Solusinya Agar Dapat Daftar Banpres UMKM atau BPUM Rp2,4 Juta
"Untuk meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana Indonesia," lanjut perdana menteri itu.
Suga juga mengatakan, bahwa Jepang juga akan mendorong kerja sama terhadap pengembangan kajian kesehatan di Indonesia melalui pemberian barang dan peralatan medis.
Pada kesempatan itu, kedua pemimpin negara juga memastikan untuk memulai kembali perjalanan antara kedua negara bagi pebisnis termasuk perawat dan caregiver di bawah kerangka Jepang-Indonesia dalam perjanjian kerjasama ekonomi atau Economic
Partnership Agreements (EPA).
Baca Juga: Sambut Hari Disabilitas Internasional, Kemensos: Harapannya Difabel Punya Kesempatan Lebih Besar
PM Yoshihide Suga juga sepakat berkoordinasi secara erat untuk memulai kembali secepat-cepatnya perjalanan bisnis jangka pendek.
Untuk memulainya dengan singkat, dengan cara melonggarkan langkah isolasi mandiri selama 14 hari setelah memasuki negara tujuan.
"Mengenai prioritas utama dalam pembangunan nasional yang ditekankan bapak Presiden Joko Widodo, Jepang secara mantap akan memajukan kerja sama di bidang infrastruktur," ujar PM Yoshihide Suga.
Baca Juga: 8 Hobi yang Mendatangkan Uang di Era Pandemi, Dari Tanaman Hias hingga Ternak Cupang, Yuk Simak!
"Seperti pembangunan MRT, kereta semi-cepat jalur Jakarta-Surabaya, pembangunan dan pengelolaan Pelabuhan Patimban, pembangunan pulau terluar serta kerja sama untuk meningkatkan ketahanan ekonomi," tambahnya.***
