LINGKAR KEDIRI – Setelah Presiden Jokowi mencabut Perpres miras, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meminta agar publik berhenti mempertentangkan Lampiran III Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021.
"Sekarang lampiran ini sudah dicabut, dan itu akan kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab," ujar Bahlil dalam konferensi pers daring pada Selasa 2 Maret 2021
Dilansir Lingkar-Kediri.com dari Antara, Perpres tersebut berisi tiga lampiran, yakni Lampiran I tentang Daftar Bidang Usaha Prioritas, Lampiran II tentang Daftar Bidang Usaha yang Dialokasikan atau Kemitraan dengan K-UMKM, serta Lampiran III tentang Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Tertentu.
Baca Juga: Jubir Wapres Tegaskan Maruf Amin Tidak Terlibat dalam Penyusunan Perpres Miras
Dalam Lampiran III, terdapat tiga poin yakni poin 31, 32 dan 33 dengan total enam halaman yang memuat tentang tata cara mendapatkan perizinan di industri minuman keras atau beralkohol.
"Ya kurangnya (nilai) 10 itu mungkin masukan dari masyarakat soal poin 31, 32, 33 (soal tata cara perizinan industri minuman keras)," ujar Bahlil.
Bahlil berharap, di tengah upaya pemerintah bahu membahu memperjuangkan kinerja ekonomi, Perpres dan sejumlah peraturan yang telah disusun pemerintah dapat mendukung upaya pemulihan ekonomi.
Baca Juga: Perpres Izin Investasi Miras Dicabut oleh Presiden Jokowi
Bahlil juga menambahkan, meski poin soal perizinan investasi miras di Lampiran III Perpres 10/2021 dicabut, Perpres tersebut akan tetap berlaku mulai 4 Maret 2021.
"Perpres-nya tidak dicabut semua. Yang dicabut hanya Lampiran III poin 31, 32, 33, karena itu yang berbicara tentang alkohol. Itu yang dicabut. Selebihnya tidak dicabut," ujarnya.
Menurutnya, Perpres tersebut hadir untuk mendukung kepastian berusaha, kemudahan perizinan dan ketepatan waktu pemberian izin usaha. Perpres itu juga hadir untuk mendukung kolaborasi dengan UMKM.
Baca Juga: Lantaran Merasa Tersinggung, Seorang Pemuda Tega Tusuk Temannya hingga Tewas saat Pesta Miras
"Perpres 10/2021 intinya bagaimana kita masuk di bidang-bidang usaha dalam konteks percepatan investasi," ujarnya.***