LINGKAR KEDIRI - Tujuh bulan sudah negara Indonesia melawan pandemi Covid-19. Walaupun nyatanya masih banyak tantangan hingga saat ini, akan tetapi sudah banyak yang dikerjakan Pemerintah.
Pada 4 Oktober 2020, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa, jangan sok-sokan me-lockdown wilayah yang dalam penanggulangan Covid-19. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah sejak awal selalu mencari keseimbangan dalam penanganan pandemi ini.
Sontak, asumsi dan opini publik mencuat, bahkan mempersepsikan pernyataan Jokowi tersebut diperuntukkan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Baca Juga: Tudingan Manipulasi Data Kematian Covid 19 di Rumah Sakit oleh Moeldoko, Simak 6 Faktanya
Baca Juga: Daftar 14 Wilayah Indonesia Terancam Gempa Bumi dan Tsunami, BMKG: Tidak Hanya Pulau Jawa Saja
Presiden menegaskan, bahwa pihaknya tetap mencari titik keseimbangan. Kesehatan masyarakat dimata Jokowi tetap prioritas yang harus diutamakan.
Akan tetapi, Jokowi menambahkan, meskipun pemerintah memprioritaskan kesehatan publik, bukan berarti juga mengorbankan ekonomi negara.
Dilansir dari Portal Surabaya dalam artikelnya "https://portalsurabaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-22798232/jokowi-tak-perlu-sok-sokan-me-lockdown-daerah?page=2" pada 4 Oktober 2020, Jokowi mengatakan jika pihaknya mengorbankan ekonomi, hal tersebut sama saja mengorbankan masyarakat.
Baca Juga: Netizen Kecewa Usai Prakerja Gelombang 10 Diumumkan, Dinilai Tak Tepat Sasaran, Simak Penjelasannya
“Karena jika kita mengorbankan ekonomi itu sama saja dengan mengorbankan kehidupan puluhan juta orang," ujar Jokowi.
Jokowi menjelaskan, oleh karena hal-hal tersebutlah, pihaknya bersama seluruh jajaran pemerintahan selalu berupaya mencari keseimbangan.
"Tidak perlu sok-sokan akan me-lockdown, me-lockdown kota, atau me-lockdown kabupaten, karena akan mengorbankan kehidupan masyarakat. Tetapi kita tetap serius mencegah penyebaran wabah,” tegas Jokowi.
Baca Juga: Terungkap! Pelaku Pengunggah Kolase Foto Ma'ruf Amin Kakek Sugiono Adalah Ketua MUI di Tanjungbalai
Setelah pernyataan itulah, perbincangan publik-pun mulai heboh.
Pernyataan itu juga mendapat respon dari Pakar Politik dari Universitas Indonesia (UI) yang mengatakan, kemungkinan dari pernyataan Presiden Jokowi diperkirakan hubungan pusat dan daerah yang kurang harmonis.
"Kemungkinan karena kurang harmonis antara kebijakan di tingkat pusat dan di daerah," ujar Pakar Politik UI, Dr. Ade Reza Hariyadi seperti dilansir dari RRI pada Minggu, 4 Oktober 2020.
Baca Juga: Hai ARMY! BTS Resmi Perform di Billboard Music Awards 2020 loh, Yuk Simak
Menurut Ade Reza, bagaimanapun juga Anies Baswedan merupakan seorang Gubernur DKI Jakarta yang memiliki beberapa kewenangan tersendiri dan tidak sepenuhnya berada di bawah bayang-bayang pemerintah pusat.
"Tetapi harus diakui juga posisi DKI itu juga merupakan ibukota negara. Jadi memang harus ada harmonisasi antara pemerintah DKI Jakarta dengan pemerintah pusat. Harus bisa seiring, termasuk diantaranya dalam penanganan pandemi Covid-19," jelasnya.
Namun, pakar dari UI itu menilai, sejak awal sering kali ada perbedaan yang terekspos ke publik tentang langkah-langkah yang akan ditempuh oleh pemerintah DKI dengan apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat.
Baca Juga: Eiichiro Oda Sakit, Komik One Piece Chapter 992 Ditunda Hingga 16 Oktober 2020
Hal tersebut memicu pemahaman publik, bahwa seolah-olah pemerintah pusat tidak suka atau kontra dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Atau justru sebaliknya, bahwa Anies yang tidak mau taat kepada kebijakan pemerintah pusat.
Meskipun mendapat asumsi yang berbeda dengan publik, Jokowi dan pemerintah pusat tetap masih berupaya mencari keseimbangan yang menekankan bahwa kebijakan dengan pengorbanan ekonomi seperti lockdown tidak akan diambil olehnya.***(Juvensius/Portal Surabaya)