LINGKAR KEDIRI – Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko tegaskan bahwa pemberian tanda kehormatan Bintang Mahaputera oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukan upaya untuk membungkam.
Seperti yang diketahui bahwa Presiden Jokowi memberikan gelar kehormatan Bintang Mahaputera kepada sejumlah tokoh.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah diantara tokoh yang menerima gelar kehormatan Bintang Mahaputera terdapat nama Mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo.
Baca Juga: Pilkades 2020 Resmi Ditunda, Mendagri Tito Karnavian: Kita Tunda Setelah Pilkada
"Diributkan katanya pemberian ke Pak Gatot (Nurmantyo) upaya membungkam. Enggak. Pak Gatot itu posisinya sama dengan saya. Saya diberikan bintang juga setelah pensiun," ujar Moeldoko saat memberikan keterangan kepada media di Jakarta, Kamis (12/11) dikutip Lingkar Kediri dari ANTARA.
Seperti yang diketahui, Gatot Nurmantyo belakangan ini cukup mencuri perhatian publik dengan kritiknya terhadap pemerintah.
Baca Juga: Argentina vs Paraguay: Persiapan Argentina Untuk Maju ke Piala Dunia
Namun, Gatot Nurmantyo menjadi salah satu sosok yang memperoleh tanda kehormatan Bintang Mahaputera dari Presiden Jokowi.
Terkait hal tersebut, Moeldoko menegaskan bahwa tanda kehormatan Bintang Mahaputera dari Presiden Jokowi tidak ada hubungannya dengan membungkam seseorang.
Moeldoko juga menambahkan, Gatot Nurmantyo juga telah menyatakan bahwa ia menerima tanda kehormatan tersebut.
Baca Juga: Jembatan Gantung Situ Gunung, Wisata Uji Nyali yang Menyenangkan!
“Pak Gatot menerima pemberian bintang dari Kepala Negara. Diterima, karena ada pernyataannya. Bahwa beliau tidak bisa datang, itu urusan kedua. Intinya pak Gatot telah menerima tanda kehormatan yang diberikan Presiden, poinnya disitu. Jadi Presiden menjalankan konstitusi,” lanjut Moeldoko.
Lebih lanjut, Moeldoko juga mengatakan, bahwa tanda kehormatan Bintang Mahaputera juga diberikan kepada pejabat negara yang masih aktif.
Baca Juga: Lee Dong Wook Tampil Lebih Memukau di Episode 11 Tale of the Nine Tailed
Namun, hal tersebut tidak bisa dijadikan ukuran bahwa pejabat itu tidak akan diganti apabila ada perombakan kabinet.
“Tidak ada hubungannya dengan reshuffle kabinet atau tidak,” pungkas Moeldoko.***