"Karena kami menyadari betul keberadaan BLK ini harus bisa menjawab tantangan ketenagakerjaan. Seluruh proses peningkatan kompetensi mengikuti demand, mengikuti kebutuhan pasar," jelas Ida.
Namun, Menaker Ida menilai keberadaan BLK Lombok Timur saja tidak cukup. Diperlukan dukungan berbagai pihak, baik pemerintah daerah maupun swasta.
"BLK ini adalah milik pemerintah pusat tetapi pemanfaatan untuk masyarakat NTB," ujar Ida.***