Network
Baca Juga: Kemendikbud keluarkan Surat Edaran Soal Ujian, Benarkah UN 2021 Ditiadakan
"Kebijakan ini tampak sekali bahwa manusia dan bangsa ini telah dilihat dan diposisikan oleh pemerintah dan dunia usaha sebagai objek yang bisa dieksploitasi," ujar Anwar.
Anwar memandang kebijakan pemerintah membuka aliran investasi untuk industri miras lebih mengedepankan kepentingan pengusaha daripada kepentingan rakyat.
Baca Juga: Kemendikbud Beri Kebijakan Baru Pada Bantuan Kuota Internet 2021, Begini Mekanismenya
Baca Juga: Kemendikbud keluarkan Surat Edaran Soal Ujian, Benarkah UN 2021 Ditiadakan
"Fungsinya sebagai pelindung rakyat tentu tidaklah akan memberi izin bagi usaha-usaha yang akan merugikan dan merusak serta akan menimbulkan kemafsadatan bagi rakyatnya," kata Anwar.
Menurut Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang ditandatangani pada 2 Februari 2021, industri minuman beralkohol dan minuman keras beralkohol merupakan bidang usaha yang bisa diusahakan oleh semua penanam modal yang memenuhi persyaratan.
Baca Juga: Kemendikbud Beri Kebijakan Baru Pada Bantuan Kuota Internet 2021, Begini Mekanismenya
Baca Juga: Kemendikbud keluarkan Surat Edaran Soal Ujian, Benarkah UN 2021 Ditiadakan
Dalam lampiran peraturan presiden yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu disebutkan, penanaman modal baru untuk industri minuman keras mengandung alkohol dan minuman mengandung alkohol bisa dilakukan di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan lokal setempat.***
