Network
Dalam negara kesatuan, pemerintah pusat secara langsung mengatur tiap-tiap penduduk yang ada di setiap daerah. Misalnya, pemerintah pusat berwenang menarik pajak dari penduduk daerah, mengatur kepolisian daerah, mengatur badan pengadilan, membuat kurikulum pendidikan yang bersifat nasional, dan sebagainya
Contoh negara kesatuan, yaitu Indonesia, Filipina, Belanda, Jepang, dan Italia.
3) Negara Federasi
Negara federasi ditandai adanya pemisahan kekuasaan negara antara pemerintahan nasional dengan unsur-unsur kesatuannya (negara bagian, provinsi, republik, kawasan, atau wilayah).
Pembagian kekuasaan ini dicantumkan ke dalam konstitusi (undang-undang dasar). Sistem pemerintahan federasi sangat cocok untuk negara-negara yang memiliki kawasan geografis luas, keragaman budaya daerah tinggi, dan ketimpangan ekonomi cukup tajam.
Baca Juga: Drama Taxi Driver Resmi Umumkan Ganti Peran Naeun APRIL, Akibat Kasus Bullying Teman Se-Group
Dalam negara federasi, kedaulatan hanya milik pemerintah federal, bukan milik negara-negara bagian. Meskipun demikian, wewenang negara-negara bagian untuk mengatur penduduk di wilayahnya lebih besar daripada pemerintah daerah di negara kesatuan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan skema berikut.
Wewenang negara bagian di negara federasi telah tercantum secara rinci dalam konstitusi federal. Misalnya, mengadakan pengadilan sendiri, memiliki undang-undang dasar sendiri, memiliki kurikulum pendidikan sendiri, mengusahakan kepolisian negara bagian sendiri, bahkan melakukan perdagangan langsung dengan negara luar.
Meskipun negara bagian memiliki wewenang konstitusi yang lebih besar daripada negara kesatuan, kedaulatan tetap berada di tangan pemerintah federal yaitu dengan monopoli hak untuk mengatur angkatan bersenjata, mencetak mata uang, dan melakukan politik luar negeri (hubungan diplomatik).
Baca Juga: Beri Klarifikasi, Kaesang Pangarep: Saya Sudah Putus Dengan Felicia Sejak Januari
