Rencananya, kata Erick, vaksin gratis untuk masyarakat menggunakan anggaran APBN dengan menggunakan data BPJS Kesehatan sebagai dasar pemberian vaksin.
"Kalau dilihat dari data-data ekonomi, pemasukan kepada negara cukup rentan. Nah kami juga mengusulkan bila memungkinkan untuk masyarakat juga bisa membayar vaksin mandiri untuk yang mampu," ucap Erick.
Baca Juga: Menteri BUMN Bekerjasama dengan PBNU untuk Akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional
Sekitar 1,5 juta tenaga medis menjadi prioritas penerima vaksin. Jumlah itu masih dalam hitungan estimasi.
"1,5 juta ini harus dipastikan dapat vaksin duluan, karena mereka yang terdepan melakukan imunisasi atau vaksinasi massal," ujar Erick.
Erick Thohir masih terus berkonsolidasi dengan IDI, PPNI, serta Ikatan Bidan Indonesia. Erick pun meminta agar IDI tidak salah konsilidasi data.***