Network
Lingkar Kediri - Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau Omnibus Law menuai respon negatif dari masyarakat. Hari ini, masyarakat serta mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di beberapa titik di Indonesia.
peristiwa tersebut hampir mirip saat pengesahan Revisi RUU KPK yang juga menuai respon negatif dari masyarakat.
Belum ada statement dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, untuk berinisiatif mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
Baca Juga: PARAH, Polisi Kerja Demonstran Penolakan UU Cipta Kerja
Baca Juga: Dianggap Hina Jokowi? Najwa Shihab Dipolisikan, Buntut dari Wawancara Bangku Kosong Menkes Terawan
Namun, beberapa pihak sudah mendorong Presiden Jokowi untuk keluargan Perppu, seperti halnya Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu.
"Presiden Jokowi harus mendengar suara buruh dan masyarakat. Terbitkan Perppu. Cabut UU Ciptaker. Sebab buruh dan masyarakat menolak keberadaannya," kata Syaikhu sebagaimana dikutip Tim Lingkar Kediri 02 dari RRI.
Menurut Syaikhu, aksi unjuk rasa buruh dan koalisi masyarakat sipil ini sangat bisa dipahami. Karena kandungan UU Ciptaker baik secara materil dan formil banyak cacat dan merugikan masyarakat.
Baca Juga: Ternyata Polemik Pengesahan RUU Cipta Kerja Jadi Trending Topic di Twitter
