Network
Melansir dari laman RRI, proses graduasi KPM PKH terdapat beberapa macam, yakni meliputi graduasi secara alami dan graduasi sejahtera mandiri. Menurut Juliari, pendamping PKH harus memahami proses tersebut.
“Jangan sampai ada KPM yang sudah sepuluh tahun masih menerima bantuan. Ini sudah pasif income dan melanggar prinsip kemanusiaan,” ucap Juliari.
“Ada lagi yang ramai di medsos seperti mereka yang sudah memiliki rumah bagus dan bisa mencicil kendaraan masih aja dapat PKH. Jangan sampai hal itu terjadi lagi,” tambahnya.
Baca Juga: Rodrigo Duterte Ingin Usir Militer Amerika Serikat dari Filipina, Namun Tak Berdaya Oleh VFA
Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, telah menetapkan target tingkat kemiskinan akan menjadi 7 persen hingga 6,5 persen pada akhir tahun 2024 nanti.
Oleh sebab itu, PKH sebagai program nasional yang bertugas untuk mengupayakan penurunan tingkat kemiskinan harus dapat mewujudkan target yang telah dicanangkan oleh Presiden.
“Kuota PKH 10 juta KPM itu sangat besar dan sangat signifikan untuk menurunkan kemiskinan. Akan tetapi yang menjadi masalah 95 Persen dari penerimanya hanya itu-itu saja. Jika hal demikian masih terus berlanjut maka tidak dapat menurunkan kemiskinan,” ungkap Juliari.
Baca Juga: Selain Pfizer dan Sputnik V, Moderna Dianggap Efektif Mengatasi COVID-19
Sementara anggaran PKH tersebut cukup besar yakni mencapai Rp.40 triliun. Juliari mengatakan bahwa anggaran sebesar ini harus dapat dipertanggungjawabkan dan harus dapat menurunkan angka kemiskinan.
Selain meningkatkan graduasi, Juliari juga meminta pendamping untuk menekan angka stunting dan TBC.
